RIAUJURNAL.COM, Kuansing - Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang siap melayani masyarakat dan dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), namun hal ini disinyalir tidak berlaku di lingkungan kantor Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Riau.
Dugaan ini terbukti ketika awak media Riaujurnal.com sudah berulang kali menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kuansing Andi Zulfitri agar bisa berjumpa di kantornya namun Andi Zulfitri selalu mengelak dengan alasan sedang rapat.
Entah apa yang ada dalam pemikiran beliau sehingga dirinya enggan untuk berjumpa dengan insan pers. Sudah tiga kali insan pers menghubungi dan berjanji akan berjumpa tapi sampai saat ini tidak pernah di tepati. Seperti kurangnya pengawasan dari Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby sehingga Pejabat di Inspektorat Kuansing terkesan Alergi dengan insan Pers.
Alasan dari Plt Inpsektur tersebut selalu itu-itu saja, yaitu saya sedang berada di luar lagi rapat, sedang sibuk. Nanti dikabari lagi. Padahal kedatangan kami ingin melakukan konfirmasi terkait persoalan-persoalan yang ada di desa, dimana diduga banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum Kepala Desa dalam penggunaan anggaran Dana Desa (DD).
"Saya lagi di luar ada rapat, nanti siap zuhur saya kabari ya," katanya, Senin (27/03/2023).
Seharusnya sekelas Pejabat Utama di Kantor Inspektorat Kuansing tersebut memahami UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers. Karena di undang-undang tersebut menyatakan, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, online, maupun media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
