PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat upaya mengantisipasi banjir dengan mengerahkan seluruh camat dan lurah untuk memantau wilayah rawan genangan. Mereka diminta turun langsung ke lapangan setiap kali hujan turun, sekaligus memetakan lokasi yang membutuhkan penanganan.
Langkah ini dilakukan agar persoalan saluran air dan titik rawan banjir bisa segera diketahui. Penanganannya pun akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, mulai dari gotong royong hingga penggunaan peralatan khusus.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, para lurah telah diinstruksikan untuk memetakan titik-titik rawan banjir di wilayah masing-masing. Camat dan lurah juga harus memastikan kondisi lapangan setiap kali terjadi hujan.
Menurutnya, pemantauan tersebut penting untuk mengetahui kondisi saluran air sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan.
Jika persoalan masih bisa ditangani secara sederhana, camat dan lurah dapat menggerakkan gotong royong bersama masyarakat dan Tim Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik, dan Indah (Lestari) yang telah dibentuk di setiap kecamatan.
"Namun jika membutuhkan peralatan khusus, penanganannya akan didukung oleh dinas teknis terkait," kata Wawako.
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru juga memperkuat langkah antisipasi banjir dengan mengoptimalkan keberadaan Tim Lestari serta sejumlah waduk dan embung.
Tim Lestari diminta lebih aktif membersihkan parit dan mengeruk saluran air yang mengalami pendangkalan. Pekerjaan tersebut harus diprioritaskan di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
"Kami mengarahkan agar kegiatan pembersihan difokuskan pada wilayah yang selama ini berpotensi mengalami genangan. Sebelumnya, pembersihan terkadang dilakukan di kawasan yang tidak rawan banjir," terang Markarius.
Selain itu, Pemko memperkuat koordinasi antara camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi diperlukan karena penanganan saluran air tidak seluruhnya bisa dilakukan secara manual. Beberapa lokasi membutuhkan dukungan alat berat maupun peralatan khusus dari dinas terkait.
"Untuk itu, kami telah mengarahkan Dinas PUPR agar memprioritaskan pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan dan antisipasi genangan maupun banjir," ucap Wawako. (*)
