RIAUJURNAL.COM, Kuansing - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dinas PUPR Kuantan Singingi dan Kejari Kuansing dilaksanakan di Aula gedung Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Senin pagi (28/06/2021).
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dinas PUPR dan Kejari Kuansing dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Hadiman SH MH beserta para Kasi dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kuantan Singingi Ade Fahrer ST beserta para Kabid di lingkungan Dinas PUPR.
"Tujuan dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini adalah salah satu fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal memberikan pendampingan hukum/legal assistance terhadap Instansi Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR yang akan melaksanakan beberapa kegiatan infrastruktur pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2021," ungkap Kajari Kuansing Hadiman SH MH.
Salah satu tugas bidang perdata dan tata usaha Negara Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi adalah melaksanakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal ini pembangunan daerah dan agar kegiatan proses pengadaan, pelaksanaan sampai serah terima hasil pekerjaaan nanti dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.
