JAKARTA (RJ) - Pemerintah Provinsi Riau masuk sebagai finalis Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG) Awards 2026. Dalam tahap final penilaian, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, memaparkan berbagai strategi yang diterapkan Pemprov Riau untuk mempercepat transformasi digital demi meningkatkan kualitas layanan publik.
Paparan tersebut disampaikan dalam finalisasi ADLG Awards yang diselenggarakan Asosiasi Komunikasi dan Media Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) bekerja sama dengan Inixindo Jogja serta didukung Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Syahrial, digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Karena itu, Pemprov Riau membangun landasan strategis melalui penguatan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran.
"Digitalisasi sangat penting, karena itu kami membuat landasan strategis yang cukup sebagai basis bahwa ini berkelanjutan. Oleh karena itu yang sangat penting adalah kecukupan regulasi, baik pusat dan daerah, kelembagaan, SDM dan anggaran," katanya.
Ia menjelaskan, transformasi digital di Riau mengacu pada berbagai regulasi nasional, seperti Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan Percepatan Transformasi Digital Nasional. Kebijakan tersebut diperkuat dengan sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur pengembangan pemerintahan berbasis elektronik, keamanan siber, hingga digitalisasi manajemen aparatur sipil negara.
Syahrial menilai digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuat pengambilan kebijakan lebih berbasis data, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai.
"Digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sistem tata kelola pemerintahan yang menghasilkan keputusan berbasis data dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik," tutupnya. (*)
