PEKANBARU (RJ) -- Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah menyebut telah melakukan penjadwalan ulang hearing dengan PT Datama selau pihak ketiga pengelolaan parkir. Hal ini dikarenakan pada pekan lalu PT Datama tidak hadir dalam pertemuan.
"PT Datama wajib hadir. Kalau tidak hadir bila perlu pakai polisi kita memanggil mereka," kata Fathullah, Selasa (9/2/2021).
Fathullah menyebut Komisi II telah melayangkan pemanggilan untuk hearing Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dan PT Datama guna membahas proyek swastanisasi pengelolaan parkir.
"Tadi saya sudah sampaikan ke staf untuk membuat surat untuk hearing di minggu depan, tidak ada alasan apapun untuk tidak hadir," tegasnya.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan bahwa proyek swastanisasi parkir dengan pihak ketiga ini masih banyak menimbulkan polemik. Ia juga menyebut akan memanggil tenaga ahli untuk membantu DPRD untuk mempertanyakan banyak hal kepada Dishub dan PT Datama.
"Tentu banyak yang akan kita pertanyakan. Apakah yang Rp 11 miliar ini dibayar di depan, bayar di tengah atau bayar di akhir. Situasi dan kondisi ini masih berpolemik masalah parkir ini," ungkapnya.
Diakui Fathullah, pihaknya sudah pernah turun ke lapangan untuk mempertanyakan bagaimana sistem yang diterapkan para juru parkir selama di pihak ketigakan.
"Kita sudah tanya ke juru parkir yang lain. Aturannya masih yang lama, masih membayar dengan sistem kelompok. Apakah ini dibenarkan oleh PT Datama atau bagaimana. Semua ini harus kita sinkronkan antara Dishub, Pemko dan PT Datama," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan secara resmi menyerahkan pengelolaan parkir kepada PT Datama selaku pihak ketiga yang memenangkan sayembara dalam perparkiran dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(eza)
