RIAUJURNAL.COM, Jakarta - Pengalokasian dana pensiun bagi anggota DPR yang menyelesaikan masa jabatan satu periodenya dikritik keras oleh Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dana pensiun anggota DPR ini dianggap tidak masuk akal.
"Fasilitas dana pensiun bagi anggota DPR ini sudah pernah ramai dibicarakan beberapa waktu silam. Memang terlihat kebijakan ini sangat membebani keuangan negara," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).
Lucius menilai pengalokasian dana pensiun ini pemborosan anggaran negara. Dana pensiun ini dianggap tidak sebanding dengan kinerja anggota DPR.
"Jadi kelihatan ini kebijakan yang kurang terlalu tepat, pemborosan anggaran negara saja," sebutnya.
"Apalagi jika mengingat kinerja anggota selama menjabat satu periode yang mungkin tanpa catatan membanggakan. Rasa-rasanya dana pensiun itu menjadi hadiah yang sulit dipertanggungjawabkan, susah dinalar dan nggak masuk akal," imbuh Lucius.
Lebih lanjut Lucius berpendapat dana pensiun ini menambah daftar mewah fasilitas yang didapat anggota DPR, di luar gaji dan tunjangan. Dia juga melihat kebijakan dana pensiun ini sebagai bentuk praktik tata kelola keuangan negara yang amburadul.
"Gaji, tunjangan dan dana pensiunan anggota DPR ini terlihat sebagai praktik tata kelola keuangan yang tidak didasarkan pada kebutuhan, urgensi, efektivitas dan efisiensi," sebutnya.
Selain itu, Lucius juga mempersoalkan dana reses dan aspirasi yang didapat anggota DPR. Sebab, menurutnya, tidak ada hasil nyata yang ditunjukkan oleh anggota DPR.
"Tunjangan reses dan serap aspirasi misalnya, dianggarkan cukup besar per masing-masing anggota tanpa kita pernah ditunjukkan hasil nyata aspirasi yang diserap dan bagaimana aspirasi-aspirasi itu diperjuangkan," papar Lucius.
"Dari hasil kinerja DPR kita mengetahui bahwa produktivitas DPR dalam melaksanakan fungsi pokok mereka sangat rendah, dan dari situ kita bisa melihat betapa sia-sianya anggaran untuk serap aspirasi jika akhirnya hasil yang bisa ditunjukkan DPR Sebagai bukti pelaksanaan tugas mereka sangat buruk," sambung dia.
