Legislatif - Legislatif

Harga Ayam Naik, DPRD Pekanbaru Minta Pemerintah Bongkar Masalah Pasokan

Administrator
505 view
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin.

PEKANBARU (RJ) - Kenaikan harga ayam di pasaran Pekanbaru mendapat perhatian DPRD Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah didorong tidak hanya memantau harga, tetapi juga menelusuri persoalan di balik kenaikan tersebut, mulai dari ketersediaan bibit, pasokan pakan hingga kemampuan peternak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, mengatakan pemerintah perlu melihat rantai pasok ayam secara menyeluruh agar penyebab kenaikan harga dapat diketahui secara pasti dan solusi yang diambil tidak bersifat sementara.

"Kita dalam hal pengawasan belum mengetahui secara lebih dalam bagaimana kondisi bibit, pemasok bibit maupun pakan ayam. Jadi ini perlu dikaji dan didalami oleh dinas terkait," ujar Zainal.

Menurutnya, kenaikan harga ayam bisa terjadi ketika pasokan tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat. Kondisi tersebut secara otomatis dapat mendorong harga di tingkat pasar.

"Kalau memang kebutuhan masyarakat tidak mencukupi dengan produksi peternak yang ada, tentu ketika barangnya terbatas sementara permintaan banyak, harga bisa naik," katanya.

Karena itu, Zainal menilai pemerintah perlu memikirkan langkah jangka panjang untuk memperkuat produksi ayam lokal. Salah satunya dengan mendorong bertambahnya pelaku usaha dan peternak baru sehingga pasokan ayam dapat lebih terjamin.

Dengan semakin banyaknya produksi lokal, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipenuhi tanpa terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketersediaan barang yang lebih stabil juga diharapkan mampu menekan gejolak harga.

Namun, Zainal menegaskan pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan penyebab kenaikan harga sebelum memiliki data yang jelas. Pemantauan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk kondisi bibit, pakan, distributor, peternak dan kebutuhan pasar.

"Kita belum bisa menyimpulkan karena harus ada faktanya. Pemerintah, dalam hal ini dinas yang membidangi, mungkin Dinas Perdagangan, perlu mencari tahu di mana persoalannya sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang tepat," ujarnya. (*)

Penulis
: Administrator