PEKANBARU (RJ) - Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Demokrat, Aidil Amri, yang digelar di Meranti Pandak, Minggu (19/7/2026), tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi juga menghadirkan solusi cepat atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, persoalan jaminan kesehatan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Warga mengeluhkan masih banyak keluarga yang belum memiliki BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga kesulitan memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan sistem desil dalam pendataan penerima bantuan sosial. Menurut warga, banyak keluarga yang masuk kategori desil 6 hingga 7, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh berbagai program bantuan pemerintah, padahal kondisi ekonomi mereka masih tergolong membutuhkan.
Tak hanya itu, infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Warga meminta Pemerintah Kota Pekanbaru segera memperbaiki Jalan Pesisir yang kondisinya rusak dan dinilai sudah tidak layak dilalui karena membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aidil Amri menegaskan bahwa dirinya langsung bergerak agar persoalan yang disampaikan masyarakat segera mendapatkan tindak lanjut.
“Alhamdulillah, besok Senin kami langsung mengurus BPJS masyarakat yang tidak aktif agar bisa dialihkan menjadi peserta KIS yang iurannya ditanggung pemerintah. Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian layanan kesehatan tanpa terbebani biaya,” katanya.
Untuk persoalan infrastruktur, Aidil mengaku langsung menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Dan pihak PUPR sendiri sudah memantau jalan tersebut.
“Alhamdulillah, pihak PUPR juga sudah memantau kondisi jalan tersebut. Insyaallah paling lambat bulan Agustus perbaikannya sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.
Warga juga menyampaikan persoalan legalitas kepemilikan rumah. Banyak masyarakat yang hingga kini baru memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan berharap dapat memperoleh sertifikat hak milik.
Menjawab harapan tersebut, Aidil memastikan akan memfasilitasi masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat terwujud.
“Banyak masyarakat yang baru memiliki SKGR. Ini akan kami bantu proses melalui program pemerintah, yaitu PTSL, sehingga mereka nantinya memiliki sertifikat yang sah,” jelasnya.
Respons cepat yang ditunjukkan Aidil Amri mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga mengaku senang karena setiap aspirasi yang disampaikan tidak hanya dicatat, tetapi langsung ditindaklanjuti dengan komunikasi kepada instansi terkait.
Bagi masyarakat, reses kali ini menjadi bukti bahwa kehadiran wakil rakyat bukan sekadar mendengar keluhan, melainkan juga menghadirkan solusi nyata yang memberikan harapan terhadap penyelesaian persoalan kesehatan, infrastruktur, hingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dukungan dan komitmen tersebut membuat warga optimistis berbagai aspirasi yang telah lama mereka nantikan dapat segera terealisasi. (*)
