PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi meluncurkan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wali Kota (Wako) Agung Nugroho menegaskan, pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang valid.
Peluncuran Forum Satu Data Indonesia digelar di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), dan dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Wako Agung mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari cepatnya pelayanan publik, tetapi juga dari kualitas data yang dimiliki pemerintah. "Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Menurut Agung, selama setahun terakhir Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Langkah itu dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan ASN dan berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah.
Memasuki tahun ini, Pemko menargetkan percepatan implementasi sistem Satu Data melalui kolaborasi lintas OPD bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan).
Salah satu langkah yang dilakukan ialah penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data.
Agung menegaskan, kepala OPD, camat hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta bertanggung jawab mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Sebagai contoh, data posyandu menjadi tanggung jawab DP3APM, sementara data kemiskinan dan warga terlantar dikelola Dinas Sosial.
"Selama ini masih ada data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Karena itu, kita terus melakukan perbaikan," tegasnya.
Ia menyebut, salah satu upaya mendukung akurasi data ialah melalui program Satu ASN Satu RW, yang kini mulai berjalan di sejumlah wilayah.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung hingga tingkat masyarakat.
Selain pengumpulan data, Agung menekankan pentingnya implementasi nyata. Salah satunya melalui pengendalian inflasi lewat gerakan menanam cabai, mengingat komoditas itu menjadi salah satu penyumbang inflasi di Pekanbaru.
Wako juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat.
"Yang terpenting bukan sekadar menampilkan data yang terlihat baik, tetapi data yang benar-benar akurat dan bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru," katanya.
Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD rutin memperbarui data agar seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.
Ia menambahkan, data Pekanbaru tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi sejumlah daerah lain dalam pengelolaan data. (*)
