PEKANBARU (RJ) - Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Komitmen tersebut disampaikan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Pekanbaru.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Yuzar saat menghadiri kegiatan penyerahan LHP oleh BPK, Kamis (18/6/2026), di Auditorium Lantai II Gedung BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.
Kegiatan ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta jajaran pemerintah daerah terkait.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan terpercaya.
“Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tertib dan bertanggung jawab juga menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Ia menilai, setiap rekomendasi dari BPK harus dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Penyerahan LHP BPK ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat sinergi, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pengelolaan anggaran.
Dengan kolaborasi yang kuat, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui momentum tersebut, Ahmad Yuzar berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Riau dapat terus menjaga kualitas tata kelola pemerintahan serta mempertahankan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (*)
