PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menaruh perhatian serius terhadap persoalan obat-obatan yang kadaluwarsa sebelum sempat digunakan. Untuk menekan potensi pemborosan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, Pemko mendorong penguatan manajemen farmasi agar distribusi dan penyimpanan obat lebih tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, manajemen obat yang baik menjadi kunci agar stok obat tetap tersedia sesuai kebutuhan, tanpa berlebihan hingga berakhir terbuang akibat melewati masa berlaku.
“Manajemen obat-obatan harus diperbaiki agar tidak banyak yang kadaluwarsa dan terbuang. Ini isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Markarius usai menghadiri pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (Hisfarsi PP IAI), di SKA Co-Ex Pekanbaru, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, pembenahan tata kelola farmasi tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan obat, tetapi juga menyangkut perencanaan kebutuhan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan obat di fasilitas kesehatan.
Pemko Pekanbaru, kata dia, terus mendorong transformasi di bidang farmasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal. Dengan tata kelola yang lebih baik, masyarakat diharapkan bisa memperoleh layanan pengobatan yang cepat, aman, dan berkualitas.
Markarius menjelaskan, melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) serta lembaga terkait lainnya.
“Melalui Dinas Kesehatan, kami terus mengoptimalkan manajemen obat-obatan di Pekanbaru. Penyimpanan harus aman dan jumlah stok harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, agar tidak ada obat yang kadaluwarsa maupun kekurangan stok saat dibutuhkan,” jelasnya.
Ia juga berharap agenda nasional yang digelar Hisfarsi PP IAI di Pekanbaru dapat memperkaya wawasan dan kompetensi para apoteker, khususnya di Kota Pekanbaru.
Menurut Markarius, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang farmasi sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan obat, termasuk persoalan obat kadaluwarsa yang masih kerap ditemukan.
“Kami mengapresiasi penyelenggaraan PIT dan Mukernas Hisfarsi PP IAI di Pekanbaru. Semoga kegiatan ini membawa kemajuan bagi dunia farmasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan obat kadaluwarsa juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, apoteker, dan lembaga pengawas dinilai penting untuk menciptakan sistem pengelolaan obat yang lebih efektif.
“Dengan bertambahnya ilmu dan kompetensi para apoteker, tentu pelayanan farmasi kepada masyarakat juga akan semakin baik,” pungkasnya. (*)
