RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti mengajak Gubernur Riau, Syamsuar untuk mau duduk bersama dengan DPRD Riau membahas program kerja kedepannya, terkait dengan peralihan Blok Rokan.
"Kita sudah sampaikan ke Sekda, supaya dia menyampaikan ke Gubernur, kita minta ada sikap yang jelas terhadap blok Rokan ini dari dua lembaga penyelenggara daerah ini (DPRD dan Pemprov), supaya tidak simpang siur komentar di luar sana," kata Politisi PDIP ini, Selasa (23/2/2021).
Karena, lanjut Poti, jika berbicara kepentingan daerah, tentu saja pemerintah harus mempersiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di luar BUMD, menurutnya tidak akan ada kontribusi untuk daerah.
"Jadi BUMD-nya mana? Kalau perusahaan, kan tidak ada keuntungan masuk ke daerah, karena tidak ada deviden. Makanya kita mau ini harus dipertegas," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Blok Rokan akan diambil alih oleh Pertamina pada Agustus 2021 mendatang seiring berakhirnya kontrak kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan.
Pertamina sendiri berencana akan melepas sebagian sahamnya dalam skema Business to Business (B to B). Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) menyatakan keinginannya untuk mengelola saham tersebut.
Karena keterbatasan dana di LAMR, BUMA sendiri akan memakai pihak ketiga untuk menjalankan bisnis ini.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mempertanyakan peran BUMA untuk daerah, karena jika LAMR berbisnis, dia tidak tahu bagaimana cara BUMA memberikan kontribusi untuk daerah.
