RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Pertambahan kasus baru Covid-19 di Provinsi Riau, pada Rabu (26/5/2021), sebanyak 739 kasus hanya dalam sehari. Bahkan Riau berada diurutan pertama sebagai provinsi yang mengalami pertambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari meminta pemerintah di kabupaten/kota untuk mendukung program vaksinasi dengan mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan upaya penekanan penyebaran Covid-19.
"Masih adanya objek wisata yang buka di beberapa daerah dengan aturan kapasitas pengunjung melebihi 50% di Riau. Dikhawatirkan ini bisa menciptakan klaster baru," ujarnya, Kamis (27/5/2021).
Selain itu, lanjut Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini, Pemerintah tentunya telah membuat kebijakan, pengawasan dan juga sanksi dalam hal objek wisata untuk menghindari klaster baru covid-19.
"Membuka objek wisata dan tempat umum tetap memperhatikan kapasitas tidak melebihi 50%, Protokol Kesehatan (Prokes) dan menerapkan sanksi sesuai Perda Penyelenggaraan Kesehatan Nomor 4 tahun 2020, pengawasan harus kontinu dan penerapan sanksi sosial maupun dana diterapkan agar disiplin prokes lebih terjaga dan signifikan pengurangan penyebaran covid-19," ungkapnya.
Legislator Asal Rohil ini menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mengerahkan armada mobil dinas untuk membantu mobilisasi masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Terutama, dari kalangan lanjut usia.
"Riau kan dapat tambahan vaksin yaitu 100 ribu di tahap I dan tahap ke 2 juga sebesar 100 ribu, dan dalam dua Minggu vaksin ini harus habis. Penekanan kita, ya peraturan dari pemerintah kabupaten/kota juga harus konsisten, artinya pemerintah kabupaten/kota harus menertibkan disiplin prokes termasuk mengurangi penumpukan orang agar efektif menurunkan covid," kata Karmila.
Karmila menyampaikan, dari pengelola objek wisata memaklumi pembatasan ini. Seperti yg kita ketahui, saat ini kondisi Riau memang sangat memprihatinkan akibat angka Covid-19 yang terus melonjak dalam beberapa bulan terakhir.
"Vaksin jalan tapi ada kerumunan, kan tidak efektif jadinya. Kita berharap kebijakan Kabupaten/Kota harus sinkron. Pihak pengelola tidak masalah, mereka siap melaksanakan kebijakan pemerintah. Pembatasan jalan harus sejalan juga dengan penertiban di tempat hiburan, dan tempat umum lainnya," tutup Hj. Karmila Sari.
