BANGKINANG KOTA (RJ) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan II 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat tetap terdaftar sebagai pemilih.
Hal ini dibahas dalam rapat evaluasi persiapan Pendataan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bawaslu Kampar, Selasa (5/5/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kampar, Fadriansyah, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjaga akurasi data pemilih.
"Tujuan utama kita adalah memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat namun terlewat dari daftar pemilih. Karena itu, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, Bawaslu telah melakukan pengawasan langsung ke tingkat desa dan kecamatan. Dari hasil tersebut, sebagian besar wilayah dinilai kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk proses pemutakhiran.
Dalam proses PDPB, sejumlah indikator menjadi fokus pengawasan, di antaranya data pemilih lanjut usia, pemilih pemula, warga yang pindah domisili, anggota TNI/Polri yang berubah status, hingga data warga yang telah meninggal dunia.
Menurut Fadriansyah, berbagai tantangan seperti ketidaksinkronan data kependudukan, minimnya pelaporan perubahan data, hingga validitas informasi di lapangan perlu diatasi melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif.
"Kalau semua pihak duduk bersama, persoalan ini bisa diselesaikan. Kuncinya ada pada koordinasi dan komitmen bersama," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas PMD Kampar, Delvina, menyambut baik langkah koordinasi ini. Ia memastikan hasil rapat akan segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pimpinan.
"Kami siap mendukung dan memperkuat sinergi dengan Bawaslu dalam menjaga hak pilih masyarakat," ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Kampar semakin akurat dan inklusif, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depan dapat berlangsung lebih baik, jujur, dan adil. (*)
