JAKARTA (RJ) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Penghentian sementara itu dilakukan untuk membenahi pelaksanaan program, termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan, penghentian sementara tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penataan menyeluruh agar pelaksanaan MBG lebih baik saat siswa kembali masuk sekolah.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi," kata Agustina usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Saat dikonfirmasi apakah penghentian hanya berlaku selama masa libur sekolah, Agustina membenarkannya.
"Iya, stop. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," ujarnya.
Menurut Agustina, audit dapur merupakan bagian dari langkah perbaikan yang tengah dilakukan BGN. Selain mengevaluasi kualitas dapur, pihaknya juga akan memperbaiki tata kelola internal, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem pendataan penerima manfaat.
Ia menilai data yang akurat menjadi hal penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
"Kami akan melakukan transformasi, mulai dari SDM, tata kelola, hingga data. Tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas," katanya.
Selain itu, BGN juga mulai berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyempurnakan data sebelum program kembali dijalankan.
Di sisi lain, BGN juga tengah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG. Kebijakan tersebut dilakukan agar intervensi gizi lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Agustina menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai target. Sementara penataan dapur merupakan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
"Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang," ujarnya. (*)
