PEKANBARU (RJ) - Rencana pembangunan Flyover Simpang Garuda Sakti Panam semakin matang. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau memaparkan desain jembatan layang yang akan dihiasi ornamen khas Melayu dan diproyeksikan menjadi ikon baru Provinsi Riau. Sementara itu, Pemprov Riau menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk menuntaskan pembebasan lahan agar proyek dapat mulai dibangun pada 2027.
Visualisasi desain flyover dipaparkan langsung oleh Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto beserta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Flyover tersebut akan dibangun di persimpangan Jalan HR Soebrantas dan Jalan Garuda Sakti, salah satu titik kemacetan terpadat di Kota Pekanbaru. Kehadiran jembatan layang itu diharapkan mampu memperlancar arus lalu lintas, terutama pada jalur penghubung Pekanbaru menuju Kabupaten Kampar.
"Flyover ini difungsikan agar arus lalu lintas lebih lancar sekaligus mengurai titik kemacetan kendaraan," ujar Yohanis.
Menurutnya, selain mengedepankan fungsi transportasi, desain flyover juga mengusung identitas budaya lokal. Struktur bangunan akan dihiasi ornamen khas Melayu sehingga tidak hanya menjadi infrastruktur transportasi, tetapi juga ikon baru Provinsi Riau.
"Flyover ini nantinya bisa menjadi ikon strategis di Riau. Kami berharap pihak kebudayaan dapat memberikan masukan terkait ornamen Melayu yang akan dibuat di flyover ini," katanya.
Secara teknis, flyover memiliki panjang penanganan sekitar 644 meter dengan lebar kawasan mencapai 40 meter. Sementara lebar struktur jembatan dirancang sekitar 18,8 meter, dengan ruang bebas (clearance) setinggi 5,3 meter.
Flyover Garuda Sakti nantinya akan menjadi jembatan layang kelima di Kota Pekanbaru setelah flyover Sudirman -Tuanku Tambusai, Sudirman - Imam Munandar, Soekarno Hatta - Tuanku Tambusai, dan Soekarno Hatta - HR Soebrantas.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, mengatakan Pemprov Riau bertanggung jawab menyelesaikan proses pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BPJN.
"Kita siapkan anggaran sebesar Rp100 miliar, tapi berapa angka pastinya tentu sesuai dengan ruas yang dibebaskan," ujarnya, Rabu.
Saat ini, proses pendataan lahan terus dilakukan bersama BPJN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Setelah seluruh bidang tanah terdata, penilaian ganti rugi akan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Pemprov Riau menargetkan pembebasan lahan rampung pada 2026 agar penyusunan Detail Engineering Design (DED) dapat segera diselesaikan dan pembangunan fisik flyover bisa dimulai sesuai target pada 2027.
"Kalau pembebasan lahan ini tidak selesai, BPJN juga terhambat untuk melakukan DED. Makanya kita tuntaskan pembebasan lahan tahun ini dan DED yang dibuat BPJN juga segera selesai," tegas Zulfahmi. (*)
