BANGKINANG (RJ) - Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kampar mulai menunjukkan dampak terhadap efisiensi anggaran. Setelah berjalan selama dua bulan, serapan anggaran perjalanan dinas tercatat jauh lebih rendah dibandingkan target yang seharusnya dicapai pada pertengahan tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar Dendi Zulhairi mengatakan, hingga akhir Mei 2026 atau menjelang berakhirnya semester pertama, realisasi anggaran perjalanan dinas baru mencapai sekitar 19 persen.
"Sampai Mei atau memasuki akhir semester pertama tahun ini, anggaran perjalanan dinas baru terserap sekitar 19 persen," ujar Dendi, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, jika mengacu pada pola normal pelaksanaan anggaran, realisasi perjalanan dinas seharusnya sudah mendekati 40 persen. Perbedaan yang cukup besar tersebut menunjukkan adanya penurunan penggunaan anggaran secara signifikan.
Penurunan itu sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kampar. Melalui surat edaran yang diterbitkan Bupati Kampar Ahmad Yuzar, seluruh perangkat daerah diminta melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Berdasarkan perhitungan BPKAD, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran perjalanan dinas tahun 2026 hingga mencapai Rp30 miliar.
Selain perjalanan dinas, pemerintah daerah juga melakukan pemantauan terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air di lingkungan perkantoran.
Namun, Dendi menyebut penghematan BBM belum dapat dihitung secara pasti karena pola penganggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda-beda.
"Ada OPD yang menganggarkan untuk sembilan bulan, ada yang 10 bulan. Mungkin karena kondisi anggaran," katanya.
Karena perbedaan tersebut, perhitungan penghematan selama satu tahun anggaran masih memerlukan penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut.
Sementara itu, untuk penggunaan listrik dan air sebagai dampak kebijakan WFH setiap Jumat, BPKAD masih melakukan rekapitulasi data dari seluruh OPD. Saat ini, laporan berupa bukti pembayaran tagihan masih terus dikumpulkan untuk mengetahui besaran efisiensi yang berhasil dicapai.
Pemerintah Kabupaten Kampar berharap kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak hanya mampu menekan belanja operasional, tetapi juga membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (*)
