PEKANBARU (RJ) - Tingkat keterhunian rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pekanbaru mencapai angka tinggi. Dari ribuan unit rumah subsidi yang telah dibangun, sekitar 98 persen di antaranya sudah ditempati warga. Capaian ini menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengembang dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan para pengembang, termasuk Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
Hal itu disampaikan Markarius saat menghadiri gala dinner menjelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himperra Provinsi Riau di Hotel Grand Central, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya kelompok MBR.
"Kegiatan ini bukan sekadar jamuan makan malam, melainkan menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara Himperra dan Pemko Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat," kata Markarius.
Ia menyebutkan, Himperra telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung program penyediaan rumah bersubsidi di Pekanbaru. Bahkan, beberapa waktu lalu Pemko Pekanbaru bersama para pemangku kepentingan, termasuk pengembang rumah MBR yang tergabung dalam Himperra, mendapat undangan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk membahas percepatan penyediaan perumahan.
Berdasarkan data tahun 2025, lebih dari 10 ribu unit rumah MBR telah dibangun di Kota Pekanbaru. Namun, jumlah masyarakat yang menempati rumah subsidi sebenarnya lebih besar karena banyak kawasan perumahan berkembang di wilayah perbatasan yang secara administratif berada di Kabupaten Kampar.
"Harga tanah di kawasan pinggiran kota lebih terjangkau, sehingga banyak pengembang membangun perumahan di wilayah Kabupaten Kampar. Di sana jumlah rumah MBR mencapai sekitar 15 ribu unit, sedangkan di Pekanbaru lebih dari 10 ribu unit," jelasnya.
Meski sebagian pengembangan perumahan berada di wilayah sekitar Pekanbaru, tingkat keterhunian rumah subsidi di Kota Bertuah tetap menunjukkan hasil yang positif.
Berdasarkan survei BP Tapera, sekitar 98 persen rumah MBR yang telah dibangun di Pekanbaru sudah dihuni masyarakat. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kawasan perumahan yang tersedia telah didukung fasilitas dasar yang memadai.
"Biasanya rumah tidak ditempati karena akses jalan, listrik, atau air bersih belum tersedia. Di Pekanbaru, perumahan MBR sudah didukung jalan, air bersih, dan listrik," ujar Markarius.
Ia mencontohkan dukungan Pemko Pekanbaru terhadap pengembangan kawasan perumahan baru di Kelurahan Air Hitam dan Sungai Sibam. Setelah menerima keluhan terkait akses jalan menuju kawasan tersebut, Pemko Pekanbaru langsung turun melakukan peninjauan dan melakukan perbaikan infrastruktur.
"Beberapa waktu lalu, kami turun langsung ke lokasi. Kini jalannya sudah diaspal. Ini merupakan bentuk dukungan pemko terhadap program pembangunan rumah MBR," katanya.
Markarius menegaskan, pemerintah daerah akan terus membuka ruang kolaborasi dengan para pengembang agar penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, gala dinner tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan Rakerda dan pelantikan DPD Himperra Provinsi Riau yang digelar pada 14 Juli.
Ia menjelaskan, pelantikan tersebut bukan untuk memilih kepengurusan baru, melainkan pengukuhan pengurus yang sebelumnya telah ditetapkan.
"Kepengurusan telah kami tetapkan pada tahun sebelumnya. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung dengan rencana dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto," ujarnya.
Ari berharap kepengurusan Himperra Riau mampu menjalankan program organisasi dengan baik serta terus berkontribusi dalam mendukung target pembangunan rumah bersubsidi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengembang, menurutnya, menjadi kunci agar masyarakat semakin mudah mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan nyaman. (*)
