JAKARTA (RJ) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas kebocoran keuangan negara dengan memperkuat lembaga pengawasan dan penegak hukum. Dalam sebuah forum nasional di Bogor, Prabowo bahkan secara langsung meminta Kepala BPKP, Ketua KPK, dan Jaksa Agung menyampaikan kebutuhan lembaga masing-masing, seraya berjanji akan memberikan dukungan yang diperlukan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Di hadapan ribuan peserta, Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan keuangan negara dan berkomitmen memperkuat institusi yang bertugas mengawasi serta menindak pelanggaran hukum.
Saat menyampaikan arahannya, Prabowo secara khusus memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Ia meminta Ateh menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat kinerja lembaganya.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh. Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi," kata Prabowo.
Presiden kemudian menyampaikan hal serupa kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.
"Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor saya, penuhi," ujarnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan menegaskan kesiapannya mendukung penguatan Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu saya penuhi," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, penguatan BPKP, KPK, dan Kejaksaan menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran anggaran negara sekaligus memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan tidak ingin ada pihak yang meremehkan negara atau memanfaatkan celah untuk mengambil keuntungan dari uang negara.
"BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," tegasnya yang disambut tepuk tangan peserta.
Prabowo juga menegaskan pemerintahannya akan terus memberikan dukungan kepada lembaga pengawasan dan penegak hukum agar mampu bekerja lebih efektif dalam menjaga keuangan negara.
Rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis tersebut dihadiri 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional dan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala SPPG, serta para mitra pelaksana program dari berbagai daerah di Indonesia. (*)
