JAKARTA (RJ) - Lebih dari 200 ribu jemaah haji asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci setiap tahun. Sementara jumlah jemaah yang melaksanakan ibadah umrah diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 juta.
Di balik ibadah yang sakral itu, terdapat potensi ekosistem ekonomi global bernilai sangat besar, mencakup hotel, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan terus menjadi pasar, atau mulai menjadi pelaku yang memiliki posisi dalam rantai nilainya?
Anggota BP Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini menjelaskan, Sejak awal, BPKH melalui BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi di ekosistem haji dan umrah. Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji.
"Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan yang berdiri tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).
"Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual pergeseran dari procurement ke investasi," tambah dia.
Dalam perjalanan penetrasi pasar dan learning curve BPKH Limited, masih diperlukan penguatan regulasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan secara lebih komprehensif. Revisi regulasi tersebut kini sedang diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang.
Dalam fase penetrasi pasar tersebut, peran BPKH Limited belum sepenuhnya dapat tampil sebagai pemain utama sebagaimana desain awalnya. Pada kondisi tersebut, dalam praktik tertentu ia terlihat lebih sebagai fasilitator. Namun menyederhanakan fase penetrasi pasar dan transisi kebijakan ini sehingga dianggap BPKH maupun BPKH Limited belum berperan optimal dalam ekosistem haji dan umrah jelas tidak mencerminkan desain strategisnya.
BPKH melalui BPKH Limited telah memiliki aset investasi yaitu berupa hotel dan bus yang telah menghasilkan imbal hasil bagi dana haji yang nilai manfaatnya kembali ke jemaah haji.
"Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara," tegas Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah.
Kedaulatan ekonomi haji bukan komersialisasi ibadah, namun tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak kepada jemaah. Jika nilai ekonomi yang sangat besar setiap tahun sepenuhnya dinikmati pihak eksternal sementara Indonesia hanya menjadi pembayar, maka koreksi struktural menjadi keniscayaan.
Salah satu contohnya adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai itu dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jemaah.
Legacy yang paling terasa bagi jemaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna. Selama bertahun-tahun sebelumnya, pada fase tersebut jemaah Indonesia tidak memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh.
Pada 2025 lalu, dalam kondisi regulasi yang sangat ketat-termasuk pembatasan tasrikh yang membatasi akses tenaga kerja ke Mekkah-upaya perbaikan tetap dilakukan demi meningkatkan kenyamanan jemaah.
"Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jemaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jemaah harus tetap diprioritaskan," ujar Arief.
Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji. Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci, baik dari sisi layanan, logistik, maupun aktivitas ekonomi yang relevan dengan kebutuhan jemaah.
"BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global," ungkap Fadlul. (*)
