RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru merekomendasikan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menjadi mitra kerjanya.
Kebutuhan tersebut dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2022, meski tidak semuanya diajukan, hanya prioritas yang dibutuhkan saja.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, Senin (18/10), mengatakan apa yang diajukan Komisinya ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru dapat terealisasi,
"Hasil dari rapat kita dengan beberapa OPD yang merupakan mitra kita, ada beberapa hal yang direkomendasikan," kata Sigit.
Diantaranya yakni OPD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru yang direkomendasikan untuk menata kembali bangunan sekolah yang dinilai butuh pembaharuan agar menjadi layak.
"Penataan bangunan sekolah, baik itu ruangan kelas, rumah jaga hingga instalasi listriknya," terang Sigit.
Penataan kembali sangat diperlukan agar siswa nyaman menuntut ilmu, selain itu agar insiden kebakaran beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
OPD lainnya yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru, dimana mengajukan anggaran lebih kurang sebesar Rp105 Miliar. Sebagian besar anggaran tersebut dihabiskan untuk membayar honor pegawainya.
Anggaran itu juga digunakan untuk membayar tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada diruas jalan protokol Kota Pekanbaru.
"Dan ada penganjuan penambahan kenderaan Crane untuk memperbaiki lampu jalan, karena Dishub cuma punya satu yang kondisinya kurang layak lagi," papar Sigit.
OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru juga diajukan anggaran lebih kurang Rp195 Miliar. Dimana lebih kurang Rp30 Miliar digunakan untuk mengatasi permasalahan banjir.
"Direkomendasikan juga untuk penambahan excavator jenis spiderman satu unit guna untuk mengatasi permasalahan banjir," ungkapnya.
Hal ini diperlukan mengingat excavator yang saat ini dimiliki PUPR Kota Pekanbaru berjenis roda empat yang sulit menjangkau kawasan padat penduduk. Dengan memiliki excavator jenis spiderman ini dinilai dapat menjangkau area yang sulit hingga kawasan padat penduduk.
Sedangkan untuk OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru hanya mengajukan anggaran lebih kurang Rp58 Miliar, anggaran itu digunakan untuk mengantisipasi tahapan pelelangan proyek sampah.
"Rekomendasi ini tidak ada yang kita (Komisi IV) coret-coret, tidak ada juga penambahan, dan sudah kita ajukan ke Banggar," pungkasnya.
