RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi ST menjelaskan RAPBD tahun 2023 masih dibahas di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) juga akan mulai bekerja karena sekarang masih dalam bentuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
"Untuk membahasnya kita serahkan kepada komisi untuk membahasnya dengan komisi masing-masing," kata Sabarudi saat ditemui, Selasa (4/10/2022).
Dikatakan Sabarudi soal ada atau tidak kenaikan APBD tahun 2023 nanti, intinya di tahun 2023 Kota Pekanbaru sudah mulai bebas dari 'tunda bayar'. Artinya nanti akan diprediksi berapa total pendapatan dan hitung secara bersama dan berapa pengeluaran untuk Kota Pekanbaru.
"Nanti kita cek dan hitung secara bersama," jelas Sabarudi.
Sabarudi juga mengungkapkan skala prioritas dalam APBD murni tahun 2023 adalah persoalan banjir, sampah, dan jalan berlobang. Dalam hal mengatasinya tidak bisa serta merta selesai dengan cepat. Dapat dikatakan proses intinya baru dimulai tahun 2023.
"Kalau sekarang kan melanjutkan anggaran yang sudah lama. Yang kita sahkan kemarin APBD-P tahun 2022, artinya perubahan itu melanjutkan anggaran murni tahun 2022. Jadi tidak ada yang signifikan bahkan kita mengurangi dari Rp2,56 miliar menjadi Rp2,52 miliar. Bukan bertambah malah berkurang. Makanya program itu bisa jadi akan dimulai tahun 2023 nanti," ungkapnya.
Politisi PKS ini berharap tahun 2023 nanti mulai dari persoalan jalan rusak bisa diselesaikan. Persoalan banjir maksimal bisa teratasi walaupun sudah mulai nampak kerjasama yang baik.
"Sudah ada kerjasama dari sisi pemerintahnya maupun Forkopimda. Karena TNI dan Polri juga terlibat dan ini Alhamdulillah sudah mulai nampaklah hasilnya," pungkasnya.
