RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Wacana anggota DPRD Riau akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar negeri menjadi sorotan, salah satunya Fitra Riau yang menyinggung adanya anggaran perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPRD Riau di tengah pandemi Covid-19, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto angkat bicara.
Menurut Hardianto, persoalan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan karena secara regulasi penganggaran keluar negeri tidak dilarang, dan APBD Riau sendiri sudah disahkan oleh Kemendagri.
"Secara penganggaran, itu tidak haram, clear, dan dia sudah disetujui oleh Kemendagri," kata Hardianto, Selasa (16/3/2021).
Terkait pelaksanaannya, Hardianto menjamin sampai detik ini belum ada satupun Anggota DPRD Riau yang keluar negeri memakai anggaran tersebut, dan anggaran tersebut belum ada tersentuh sedikitpun.
"Di masa pandemi ini, negara mana yang buka untuk menerima kunjungan dinas? Tidak ada kan. Ini saya rasa tak perlu diributkan, kecuali ada yang berangkat. Tapi sampai sekarang belum ada satupun anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri," tegasnya.
Dia melanjutkan, jangankan memakai dana negara, memakai dana pribadi pun, hampir tidak ada satupun negara yang menerima. Kecuali, kegiatan diplomatik oleh negara, dan DPRD Riau bukan lembaga diplomasi.
Terkait anggaran Rp 300an Milyar yang diperuntukkan untuk perjalanan dinas DPRD Riau, Hardianto memastikan kabar tersebut tidak benar, meskipun dia tidak ingat persis berapa angka perjalanan dinas.
"Pos anggaran untuk lembaga DPRD Riau ini sudah include dengan gaji DPRD, gaji ASN, biaya reses, kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), belanja rutin, dan lainnya. Tak masuk akal kalau 300 milyar itu untuk perjalanan dinas,," tuturnya.
Lebih jauh, Hardianto berharap supaya perjalanan dinas DPRD Riau jangan dianggap sebagai sesuatu yang haram, karena peruntukkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, dibuktikan dengan hasil perjalanan.
"Perjalanan dinas bukan untuk main-main dan berekreasi, itu yang harus diluruskan," tuturnya.
