PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sinergi dalam pemanfaatan data pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah. Langkah tersebut dilakukan melalui kajian evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan atau Rapor Pendidikan di Provinsi Riau.
Pemprov Riau menerima kunjungan tim Kemendikdasmen dalam rangka Kajian Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Rabu (29/7/2026).
Kajian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan Rapor Pendidikan tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan program pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyambut baik pelaksanaan kajian tersebut. Menurutnya, evaluasi berbasis data menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pendidikan di daerah.
"Kami memandang evaluasi ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di Provinsi Riau. Berbagai capaian maupun tantangan di lapangan menjadi masukan penting agar kebijakan yang disusun pemerintah pusat semakin tepat sasaran," ujarnya.
Ia mengatakan, data pendidikan harus dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, setiap program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan.
"Harapan kami, hasil kajian ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga melahirkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah," tambahnya.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Kemendikdasmen, Rumaisah Hidayatillah, menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan hasil evaluasi sistem pendidikan atau Rapor Pendidikan dalam menentukan arah kebijakan.
Menurutnya, kajian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menelusuri proses pemanfaatan data pendidikan. Mulai dari identifikasi capaian pendidikan, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hingga integrasi data tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
"Kami ingin melihat bagaimana proses pemanfaatan data pendidikan berlangsung di daerah, bukan hanya hasil akhirnya. Dari proses itulah kami dapat memahami praktik yang sudah berjalan maupun tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah," jelas Rumaisah.
Ia menyebutkan, informasi yang diperoleh dari kunjungan ke daerah akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pendidikan yang berbeda. Karena itu, kebijakan yang disusun pemerintah pusat harus mampu menyesuaikan dengan kondisi nyata di masing-masing wilayah.
"Kami ingin memastikan rekomendasi kebijakan yang disusun benar-benar berangkat dari kondisi riil daerah, termasuk berbagai masukan yang kami peroleh dari Provinsi Riau," tutupnya. (*)
