RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru, Riau, merekomendasikan pemecatan terhadap Hamdani sebagai Ketua DPRD. BK menjelaskan sederet pertimbangan hingga mengusulkan pemecatan terhadap Hamdani.
"Pelanggaran terberat bilang APBD tak sah Agustus lalu. Dia sendiri yang pimpin, dia yang laporkan ke gubernur tidak sah," kata Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).
Politikus PDIP itu mengaku tidak habis pikir dengan atas Hamdani. Apalagi, katanya, APBD 2021 itu sudah disahkan dan sudah direalisasikan.
"Bagaimana mau dikembalikan itu semua, apakah yang kita makan haram? Uangnya sudah dipakai untuk bayar gaji THL, ya kan kacau seperti ini," kata Ruslan.
Dasar keputusan, ada 22 alat bukti, pelapor 13 orang, serta saksi ahli 2 orang dari ahli hukum tata negara dan ahli administrasi negara. Dia menyebut Hamdani tidak membantah hal yang dituduhkan.
