SIAK (RJ) - Stok BBM di Siak disebut aman, namun distribusinya justru macet. Dampaknya, warga di kampung-kampung terpencil kesulitan mendapatkan bahan bakar hingga aktivitas sehari-hari ikut terganggu.
Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU. Sementara itu, warga di kampung-kampung justru semakin sulit mendapatkan BBM, setelah pelansir, yang selama ini menjadi perpanjangan distribusi, tidak lagi bisa membeli.
Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan, melainkan distribusi. "BBM di Siak aman, tapi penyalurannya yang bermasalah. Di kampung-kampung, masyarakat justru kesulitan karena pelansir tidak bisa lagi membeli BBM," ujarnya usai rapat Forkopimda, Selasa (5/5).
Rapat tersebut melibatkan unsur Forkopimda, perwakilan warga, pengusaha SPBU, hingga BPH Migas yang mengikuti secara daring. Namun, belum ada solusi konkret karena BPH Migas tetap berpegang pada sistem XStar dan skema sub-penyalur.
Padahal, kondisi geografis Siak menjadi tantangan tersendiri. Jarak antara kampung dan SPBU bisa mencapai 5 hingga 80 kilometer. Bahkan, untuk wilayah seperti Teluk Lanus, perjalanan bisa memakan waktu hingga 7 jam menggunakan perahu.
Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu. Petani dan pekebun kesulitan mengakses BBM untuk bekerja, kendaraan tak bisa beroperasi, anak-anak terhambat pergi ke sekolah, hingga roda ekonomi melambat. Di beberapa SPBU, situasi bahkan sempat memanas.
"Lebih dari 50 kampung dan kelurahan terdampak. Ratusan pelansir yang selama ini membantu distribusi kini tidak bisa beroperasi, padahal mereka justru menghadirkan negara sampai ke warga di dusun-dusun," ungkap Afni.
Pemerintah Kabupaten Siak pun berencana menyurati BPH Migas untuk meminta relaksasi kebijakan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemberian kewenangan sementara kepada kepala daerah untuk mengatur pelansir melalui surat keputusan resmi, disertai pengawasan ketat.
Selain itu, pelansir diusulkan tetap diperbolehkan menyalurkan BBM subsidi sesuai kebutuhan kampung, sambil menunggu pembentukan sub-penyalur resmi dipercepat.
Tak hanya itu, Afni juga menghubungi anggota DPR RI Komisi XII bidang ESDM, Iyet Bustami, guna menyampaikan kondisi di lapangan dan mendorong adanya solusi dari pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, dampaknya bisa meluas ke stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kami mohon ada solusi segera karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, terutama di pelosok-pelosok Siak," tegasnya. (*)
