Termasuk halnya untuk kinerja pihak ketiga sampah (PT Samhana Indah dan PT Ella Pratama Perkasa) hingga semester pertama ini, tambah Nurul, pihaknya menilai sudah ada perubahan signifikan. Meski demikian, masih ada titik-titik sampah ilegal yang dijumpai, karena masyarakat membuang sampah tak di TPS resmi dan di luar jam yang ditentukan.
"Selain itu, kita sampaikan juga, mengenai PAD dari sampah ini angkanya harus lebih signifikan dari tahun lalu. Ini akan berjalan jika pengawasan berjalan dengan baik," paparnya.
Sementara itu, untuk catatan lainnya, sebut Nurul lagi, rencana membuat BLUD dan UPT sampah harus segera direalisasikan. Sebab sampai sekarang itu belum terwujud.
"Kita harapkan Pj Wako membuat UPT ini segera, agar penanganan sampah bisa maksimal. Karena hal ini juga bisa mengatasi kebocoran PAD dari retribusi sampah," sebutnya.
"Untuk masalah PAD ini, kita minta DLHK dan pihak ketiga, duduk bersama dengan RT dan RW, yang menarik retribusi langsung kepada masyarakat. Sehingga bisa jelas berapa retribusi yang dikutip dari rumah rumah warga, dan yang disetor. Selama ini kan banyak kebocoran, antara rumah yang dikutip dengan yang disetor, nggak sejalan," katanya.
Lebih dari itu, Komisi IV DPRD juga mengharapkan, agar apapun persoalan yang terjadi di internal DLHK, termasuk soal THL, harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Seberapapun keringat THL ini diambil untuk kerja sampah atau penyapu jalan, maka harus dibayarkan. Tentu harus sesuai aturan," sarannya.
Galeri Foto :
Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Nurul Ikhsan
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru,Masni Erna Watiyang hadir saat Hearing
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduar saat menyampaikan pendapatnya dalam Hearing
Pihak THL DLHK Pekanbaru yang hadir saat Hearing
Tag:
