"Memang persoalan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Terutama, bagi wilayah yang jauh dari sekolah seperti di wilayah Rumbai, Tenayan Raya dan juga beberapa kecamatan lainnya," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain usai Hearing.
"Kita tahu bahwa sistem PPDB tingkat SD dan SMP yang dijalankan oleh Disdik Pekanbaru mengikuti Permendikbud serta Perwako. Tetapi bagaimanapun juga kendala penerimaan siswa baru tetap ada, terutama sistem zonasi tersebut. Makanya kita dari Komisi III DPRD kota Pekanbaru perlu mengusulkan penambahan zonasi kepada Disdik kota Pekanbaru agar siswa yang jauh bisa tertampung," tambahnya.
Selain penambahan zonasi, Disdik Pekanbaru juga perlu memperhatikan bangunan fisik sekolah. Jangan sampai ruangan belajar hancur dan juga kursi belajar siswa tidak ada, tentu hal ini menjadi perhatian serius oleh Disdik Kota Pekanbaru.
"Bahkan, kita mengusulkan kepada pihak Disdik Pekanbaru agar bangunan DPRD Pekanbaru lama tepatnya di Jalan Arifin Ahmad itu bisa dibangun SMPN baru untuk tahun 2024," harap Politisi PPP tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Disdik Mota Pekanbaru Muzailis mengatakan bahwa intuk sistem zonasi sendiri, Disdik kota Pekanbaru hanya mengacu kepada Permendikbud dan Perwako.(***)
Galeri Foto:
Pihak Disdik Pekanbaru yang hadir saat Hearing
Suasana Hearing Komisi III DPRD Kota Pekanbaru bersama Disdik
Pihak Disdik saat memaparkan terkait sistem zonasi PPDB Tahun 2023
Pihak Disdik yang diwakili oleh Sekretaris Disdik Kota Pekanbaru Muzailis
Tag:
