PEKANBARU (RJ) - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik 39 pejabat administrator dan pengawas, termasuk 18 lurah baru, di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (24/7/2026). Dalam arahannya, Agung menegaskan para lurah harus hadir di tengah masyarakat, mampu menyelesaikan persoalan di tingkat kelurahan, serta mengutamakan pelayanan kepada warga.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 18 orang mengisi jabatan lurah, sedangkan 21 lainnya menempati jabatan eselon IV di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.
Agung mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru menerima amanah. Ia menilai keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
"Selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kunci keberhasilan wali kota dan wakil wali kota ada pada para pejabat yang hari ini menerima amanah," ujarnya.
Secara khusus, ia meminta para lurah menjadi pemimpin yang aktif turun ke lapangan dan tidak sekadar meneruskan persoalan ke tingkat kecamatan.
"Lurah harus dekat dengan warga. Persoalan yang bisa diselesaikan di kelurahan harus dituntaskan di kelurahan. Selain itu, lurah juga harus menjaga kebersihan, ketenteraman, serta keharmonisan lingkungan," tegas Agung.
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru kini telah menerapkan sistem manajemen talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Melalui sistem tersebut, evaluasi kinerja pejabat dilakukan setiap enam bulan sehingga promosi maupun mutasi didasarkan pada hasil kerja, bukan faktor kedekatan.
"Saya tidak membutuhkan pencitraan. Yang saya butuhkan adalah hasil kerja. Saya menerima laporan langsung dari warga, sehingga mengetahui bagaimana kinerja para pejabat di lapangan," katanya.
Agung menambahkan, dirinya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar rutin turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Menurutnya, perpindahan jabatan merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari penyegaran organisasi.
"Tidak ada tugas khusus ataupun perlakuan istimewa bagi pejabat tertentu. Kalau ada yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, itu adalah bagian dari pembaruan organisasi. Tugas utamanya tetap sama, yakni melayani warga," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agung juga memastikan seluruh lurah yang dilantik telah melalui proses seleksi berbasis kompetensi. Ia menegaskan tidak ada praktik titipan maupun penunjukan berdasarkan kedekatan politik.
"Saya tegaskan, tidak ada lurah yang dilantik tanpa mengikuti tes. Semua berdasarkan hasil seleksi dan kemampuan. Tidak ada karena kedekatan dengan kelompok tertentu atau karena memberikan uang. Silakan dicek," tegasnya.
Pelantikan tersebut turut mengisi sejumlah jabatan strategis di OPD dan kecamatan, sekaligus memperkuat struktur pemerintahan di tingkat kelurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
