Sementara R yang menguruskan KK warga yang disebut mematok harga Rp550 ribu itu saat dikonfirmasi datariau.com menyangkal dan menegaskan dirinya tidak pernah mematok harga dalam membantu warga mengurus administrasi kependudukan.
"Saya hanya membantu masyarakat untuk membuatnya dan saya tidak pernah mematok harga dengan jumlah tertentu. Jadi jika mereka minta bantu ya saya bantu. Tetapi untuk ke kantor dinas saya juga mengeluarkan biaya, setidaknya untuk uang minyak, itupun atas kesepakatan bersama dengan mereka yang ingin meminta bantu untuk membuat Adminduk kepada saya," terang R saat dikonfirmasi datariau.com melalui seluler.
Melihat kejadian ini, aktivis muda Kuansing Hendro Waibi merasa geram. Hendro menyampaikan jika hal tersebut memang benar terjadi maka kepada penegak hukum diminta agar pelaku ditindak tegas, karena melakukan pungutan liar.
"Jangan ada lagi pembodohan seperti ini terjadi kepada masyarakat terkait pembuatan adminduk dan lainnya," tegasnya. (rls)
Source: datariau.com
