Bengkalis (Rj) - Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkuat tata Kelola dan pengawasan pelayanan transportasi laut khususnya di Pelabuhan penyeberangan Roro Sungai Selari, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis menginisiasi rapat pembahasan pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Pengawasan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang dilaksanakan pada Selasa, (14/10/2025) di ruang rapat kantor Dishub Bengkalis.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr Ersan Saputra menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Gabungan ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
“ Pemkab Bengkalis telah menyiapkan draft SK Bupati untuk pembentukan Tim Satgas Gabungan Pengawasan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro. Dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021, dengan struktur yang terdiri dari unsur pembina, pengarah, ketua, sekretaris dan anggota. Satgas ini nantinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bengkalis sebagai pembina tim," kata Ersan dalam rapat.
Sementara itu, Anggota DPRD Bengkalis, Rindra Wardana alias Iyan Kancil menekankan perlunya kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab setiap unsur yang tergabung dalam Satgas agar kinerja pengawasan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Dukungan pembentukan Satgas juga datang dari kalangan mahasiswa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkalis, Asrul Sahputra menyampaikan bahwa kehadiran Satgas merupakan momentum penting bagi Pemerintah Daerah bersama aparat penegak hukum dan masyarakat untuk membangun sistem pelayanan publik yang aman, bersih dan berkeadilan.
" Pembentukan Satgas ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah, aparat hukum dan masyarakat dalam menjamin pelayanan publik yang bebas dari praktik curang seperti penyerobotan antrian dan pungutan liar.Kami dari GMNI Bengkalis siap terlibat aktif apabila diberikan ruang, karena pengawasan kolektif-partisipatif akan memberi efek jera bagi oknum yang mencoba bermain dengan sistem pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengakui pelayanan di Pelabuhan Ro-Ro Bengkalis kerap menuai keluhan publik akibat sistem antrian yang tidak tertib, lemahnya pengawasan serta dugaan praktik tidak transparan dan pungli. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pengguna jasa transportasi laut, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha logistik.
" Melalui pembentukan Satgas Gabungan Pengawasan Pelayanan Pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih efisien, berintegritas dan berpihak kepada kepentingan publik. Satgas yang di bentuk diharapkan menjadi motor koordinasi lintas sektor yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan yang transparan dan humanis," tegas Asrul.
Rapat jug dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai instansi terkait, seperti Polres Bengkalis, Kodim 0303/Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretariat Daerah, Pos TNI AL, Satpol PP, KSOP Tanjung Buton dan Bengkalis, kepala dinas perhubungan Muhammad Adi pranoto yang diwakili Sekretaris Dishub Al hamidi, kabid pelayaran Edi Kurniawan serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Dishub Bengkalis. Selai itu juga ada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bengkalis, BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). (Fir)
