PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sistem keamanan siber dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Melalui Focus Group Discussion (FGD), para pengelola teknologi informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dibekali pengetahuan dan simulasi penanganan insiden siber guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman serangan terhadap sistem pemerintahan.
FGD menghadirkan narasumber dari BSSN, Rangga Aditya Sutopo, dan diikuti para pengurus atau administrator Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di seluruh OPD Pemerintah Kota Pekanbaru.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat ancaman siber semakin kompleks sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menangani setiap potensi serangan.
"Teknologi informasi memiliki tingkat kerentanan yang sangat dinamis. Ancaman siber terus berkembang, bahkan tidak sedikit pihak yang menjadikan serangan terhadap institusi pemerintah sebagai sebuah kebanggaan. Karena itu, kita harus selalu siap dan meningkatkan kemampuan dalam merespons setiap potensi serangan," ujar Ardiansyah.
Pria yang akrab disapa Yayan itu menjelaskan, pada hari pertama peserta menerima materi mengenai keamanan informasi dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan insiden siber. Sementara pada hari kedua, peserta akan mengikuti simulasi penanganan insiden agar mampu menerapkan materi yang telah dipelajari.
"Kami berharap seluruh peserta fokus mengikuti kegiatan ini. Ilmu seperti ini tidak setiap saat bisa diperoleh langsung dari narasumber yang sangat berkompeten," katanya.
Yayan menegaskan, penguatan kemampuan tim CSIRT sangat penting karena kebocoran data atau gangguan terhadap sistem pemerintahan dapat berdampak langsung pada pelayanan publik.
"Kalau sistem sampai dijebol atau informasi bocor, pelayanan pemerintah bisa terhenti. Dampaknya bukan hanya pada operasional, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemko Pekanbaru," tegasnya.
Selain memperkuat kompetensi sumber daya manusia, Pemko Pekanbaru juga terus meningkatkan sistem keamanan informasi secara bertahap. Ia meminta seluruh peserta menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada pimpinan dan aparatur sipil negara (ASN) di unit kerja masing-masing agar kesadaran terhadap keamanan siber semakin meningkat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Firman Hadi, mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan data dan sistem pemerintahan daerah.
Ia mengungkapkan, Pekanbaru CSIRT yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 803 Tahun 2023 telah mendapat pengakuan resmi dari BSSN pada 26 Juni 2024.
"Pengakuan ini merupakan sebuah prestasi sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemko Pekanbaru," ujarnya.
Firman menegaskan bahwa keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotiksan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD. Karena itu, setiap peserta diharapkan menjadi agen CSIRT di unit kerjanya masing-masing untuk mengidentifikasi potensi kerentanan, mengelola keamanan informasi, hingga melaporkan setiap insiden siber secara cepat dan tepat.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber ahli agar kemampuan kita dalam menjaga keamanan informasi pemerintah semakin kuat," pungkasnya. (*)
