PEKANBARU (RJ) - Anggota DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, menilai penanganan banjir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah kota. Namun, banyak usulan DPRD terkait titik rawan banjir disebut tidak diakomodir dalam program Pemko Pekanbaru tahun 2026.
Roni mengungkapkan, hampir seluruh anggota dewan menerima banyak aspirasi terkait masalah tersebut saat turun reses. "Terkait program pak wali, tentu yang menjadi prioritas sekarang adalah banjir," katanya, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, anggota DPRD selama ini aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk melihat kondisi titik-titik rawan banjir di berbagai wilayah kota. Namun, ia mengaku banyak usulan DPRD terkait penanganan banjir yang tidak masuk dalam program pemerintah tahun 2026.
"Tahun 2026 ini kita tahu usulan-usulan anggota DPRD banyak yang tidak diterima. Pokok-pokok pikiran juga tidak diakomodir," ungkapnya.
Roni menjelaskan, DPRD hanya dapat memberikan masukan dan pengawasan, sementara keputusan pelaksanaan program tetap berada di tangan pemerintah kota.
"Kita hanya bisa menyarankan dan mengusulkan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama soal banjir," ujarnya.
Ia menyebut hampir seluruh anggota DPRD Pekanbaru yang berjumlah 50 orang sama-sama mengusulkan program penanganan banjir karena persoalan tersebut paling banyak dikeluhkan warga.
Meski demikian, Roni mengaku belum mengetahui secara pasti alasan banyaknya usulan DPRD yang tidak diakomodir.
"Mungkin ada keterbatasan anggaran, saya juga kurang tahu bagaimana pembahasannya," katanya.
Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru itu menilai penanganan banjir tidak akan maksimal jika program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
"Karena kita yang turun langsung ke masyarakat tentu tahu kebutuhan sebenarnya," tegasnya.
Meski mengkritik, Roni tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam menangani banjir di Pekanbaru.
"Kita tetap apresiasi pemerintah yang sudah berupaya menangani banjir, meskipun memang belum maksimal," ujarnya. (*)
