PEKANBARU (RJ) - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilanjutkan dan diperkuat. Dalam forum Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, ia menilai program nasional tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga berdampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi daerah.
Dalam forum yang dihadiri kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia itu, Agung merekomendasikan agar program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah pusat karena dinilai memberi dampak luas, baik bagi pembangunan sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui Rakernas APEKSI ke-18 ini, kami dari Pekanbaru ingin menambahkan rekomendasi. Pekanbaru ini sering disebut oleh Mendagri karena kenaikan PAD-nya lebih dari Rp400 miliar. Tentu kami harus bertanggung jawab atas capaian itu. Kami merekomendasikan agar program nasional MBG ini harus dilanjutkan,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Pekanbaru telah menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian lokal. Salah satunya terlihat dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurut Agung, banyak warga yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan kini mendapatkan penghasilan tetap dari program tersebut. Kondisi ini secara langsung ikut menggerakkan daya beli masyarakat.
“Salah satu faktor peningkatan PAD adalah berkurangnya pengangguran. Ibu-ibu yang sebelumnya tidak bekerja, sekarang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan. Mereka bisa berbelanja dengan uang hasil kerja sendiri, dan itu membuat ekonomi terus berputar,” jelasnya.
Agung kembali menegaskan harapannya agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat terus berjalan.
Menurutnya, selain membantu pemenuhan gizi anak, program MBG juga terbukti memberi dampak ekonomi yang signifikan di daerah.
Sebagai informasi, Rakernas APEKSI ke-18 menjadi forum strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan. Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, transformasi digital pemerintahan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
