RIAUJURNAL.COM, Kuansing - Setelah pemberitaan di media online kemarin bahwa masyarakat di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan memeriksa Kepala Desa (Kades) Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah, pasalnya, Dana Desa (DD) yang dianggarkan atau dialokasikan untuk setiap pembangunan di Desa Koto Kari diduga telah terjadi Mark Up (Penggelembungan Dana) dan berbau Korupsi.
Kali ini, Dana Aspirasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dicairkan ke rekening Bumdes Koto Kari sekitar tahun 2020/2021 juga diduga di tilap oleh Kades dan Direktur Bumdes Koto Kari. Dana yang berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itu semula di dalam proposal di peruntuhkan untuk pembelian mobil odong-odong, tapi sampai saat ini mobil odong-odong itu pun tidak ada sehingga menjadi tanda tanya bagi masyarakat Koto Kari.
"Dulu dibantu partai PKS untuk pembelian odong-odong tapi sampai saat ini tidak ada mobil odong-odong itu," ungkap salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Saat di konfirmasi Angota DPRD Kuansing dari Fraksi PKS Syafril ST melalui selulernya membenarkan kalau partainya telah mengucurkan dana ke rekening Bumdes sejumlah Rp. 75.000.000,- diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa dengan di saksikan Camat Kuantan Tengah.
"Iya, kita sudah cairkan dana Aspirasi sejumlah Rp. 75.000.000 ke rek Bumdes Koto kari tahun 2020/2021 lalu. Pencairan itu saya sendiri yang menyerahkan secara simbolis dan disaksikan oleh camat Kuantan Tengah," katanya, Kamis (29/12/2021).
Syafril juga menambahkan kalau dana itu dicairkan berdasarkan proposal yang di layangkan Bumdes Koto Kari ke Partai PKS untuk pembelian odong-odong.
"Isi dalam proposal Bumdes itu, dana tersebut diperuntuhkan untuk pembelian odong-odong," tambahnya.
Saat dikonfirmasi Direktur Bumdes Koto Kari Jeni Santika melalui selulernya hanya dering sekali dan diduga telah memblokir nomor wartawan dari media online Riaujurnal.com.
Sampai berita ini di terbitkan, Kepala Desa Koto Kari Ardiman juga tidak menjawab konfirmasi dari awak media.
