Dalam cuitannya, Mardani juga mengungkap pelonggaran izin industri miras ini akan membahayakan generasi muda bangsa. Menurutnya, Jokowi hanya memperhatikan investasi dan mengabaikan aspek sosial dan keamanan.
"Pelonggaran izin industri miras membahayakan generasi muda bangsa. Memang negara perlu investasi, tapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa. Kebijakan ini jelas hanya memperhatikan kepentingan ekonomi & investasi (pembisnis) tapi mengabaikan aspek sosial & keamanan," tulis Mardani melalui akun twitternya @MardaniAliSera.
Senada dengan PKS, PPP juga menyesalkan terbitnya Perpres tersebut. PPP mendesak Perpres tersebut dicabut.
"Fraksi PPP meminta perpres tersebut dicabut demi masa depan anak bangsa, demi menjaga moral," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).
Bahkan Awiek mendapat kabar bahwa pemerintah daerah (pemda) Papua keberatan atas kehadiran Perpres terkait investasi minuman keras. "Dan ternyata Pemda Papua infonya keberatan," ujarnya.
PPP menyinggung kasus penembakan di Cengkareng, Jakarta, yang dilakukan oleh seorang oknum polisi akibat minuman beralkohol (minol). Ia menyayangkan adanya aparat penegak hukum yang menjadi tersangka pembunuhan akibat miras.
"Kali ini minuman beralkohol ini kembali menelan korban aparat. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya kali ini adalah aparat kepolisian yang menewaskan tiga orang sekaligus dengan tembakan yang brutal setelah meneguk minum minuman keras," ujarnya.
"Meski (pelaku) telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus yang disebabkan oleh miras ini bikin gaduh Indonesia karena salah satu yang meninggal akibat peluru tajam tersebut salah satunya adalah TNI AD berikut pegawai kafe," sambungnya.
Awiek juga menilai dampak buruk miras sangat merusak masa depan bangsa dan dapat mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Karena itu, PPP pun sedang mengusahakan RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).
"Oleh karena itu, sejak periode dulu, Fraksi PPP mengusulkan untuk segera disahkan RUU Larangan Minuman Alkohol. Kami memandang perlunya regulasi ini untuk menghindari kegaduhan dan banyaknya korban nyawa yang diakibatkan oleh miras," tuturnya.
Nasdem dan PKB Mendukung
