Lantik 8 Pejabat, Menteri PKP: Kalau Ada Korupsi Saya Antar Sendiri ke KPK

Administrator
565 view
Menteri PKP Maruarar Sirait. (Antara/Muhammad Iqbal).

Jakarta (RJ) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik delapan pejabat eselon satu atau setingkat direktur jenderal (dirjen). Maruarar menegaskan siap mengantar pejabat di lingkungannya ke KPK kalau korupsi.

Pelantikan pejabat Kementerian PKP berlangsung di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1/2025), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kedelapan pejabat Kementerian PKP yang dilantik Maruarar adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati.

Selanjutnya Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Aziz Andriansyah, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Maruarar Sirait mengatakan pada 10 tahun lalu pernah sempat akan dilantik menjadi menteri, meski kemudian tidak jadi.

"Tetapi sekarang Pak Prabowo memberikan kepercayaan, maka saya akan buktikan. Saya ini seirama hati dan mulut, tidak bisa beda," paparnya.

Sebagai menteri, lanjutnya, ia ingin para birokrat bisa dipercaya. Ia berharap para birokrat di Kementerian PKP bisa bekerja keras dan bekerja bersih.

"Kalau enggak suka jangan ikut saya, silakan ikut kementerian lain. Jangan pikiran dan mulut berbeda. Silahkan cari tempat yang lebih baik," ujarnya.

Dia menegaskan, untuk setiap pejabat yang dilantik harus bekerja keras sesuai dengan target. Paling lama tiga bulan akan dilakukan evaluasi kinerja pencapaian target.

"Kalau tercapai saya kasih kesempatan lagi, kalau jauh saya ganti. Semua punya target dan key performance index (KPI). Semua kerja punya target. Semua target terbuka," paparnya.

Maruarar juga memperingatkan pejabat di lingkungan Kementerian PKP tidak melakukan korupsi.

"Bantu saya, kita kerja keras. Bapak, ibu orang yang terhormat jaga kehormatan masing-masing dan keluarga. Kalau ada korupsi saya antar sendiri ke Kejagung dan KPK," tegasnya.

Sc: Beritasatu.com

Penulis
: Administrator
Editor
: Rj1
Tag: