RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru tetapkan target di tahun 2023 nanti sebesar Rp784 Miliar untuk sektor pajak daerah dan retribusi yang lain. Angka yang diajukan tersebut terjadi kenaikan dibanding tahun 2022 lalu dan mengalami kenaikan hingga 6 persen.
"Bapenda tidak hanya mengurusi soal pajak saja tapi juga mengkoordinatori transfer Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang untuk retribusi dan juga bertugas mengurus Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Daerah (DID)," Kata Zulhelmi Arifin usai Hearing bersama Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (11/10/2022).
Pria yang akrab disapa Ami ini mengungkapkan, tahun ini kita ada di pagu Rp82,75 miliar yang digunakan. Seluruhnya bisa mengejar pendapatan-pendapatan daerah setidaknya dari sisi pajak daerah.
"Tapi juga diharapkan bisa mengejar DID dan DBH Pusat maupun DBH Propinsi," jelasnya.
Menurut Ami, angka yang diajukan untuk tahun 2023 terjadi kenaikan dibanding tahun 2022 ini yang mencapai kenaikan hingga 6 persen. Pasalnya nanti ada kerjasama dengan BPN tentang NJOP. Mekanismenya turun langsung bersama dengan BPN untuk menilai NJOP tanah supaya lebih adil.
"Maksudnya kalau memang harganya ketinggian dari harga pasar tentu akan kita sesuaikan berapa dana harga pasar, itupun juga kalau mungkin harganya masih di bawah. Kita bersama kerjasama dengan BPN dalam satu tim kalau memang harganya masih di bawah kita naikan," sebut Ami.
Dijelaskan Ami, pajak ini sesungguhnya ada azas, azas pajak itu adalah adil. Kalau misalnya kita(Bapenda_red) menetapkan terlalu tinggi wajib pajak itu kan punya daya pikul. Kalau memang tidak sanggup dan terasa berat ajukan pengurangan. Kita akan lakukan koreksi terkait dengan NJOP yang ditetapkan.
"Contoh pasaran tanah sudah Rp1 juta satu meter misalnya. Sementara NJOP kita masih Rp300 ribu kan masih jauh sekali tentu kita melakukan penyesuaian-penyesuaian tidak kan sama juga di bawah harga-harga itu karena transaksi ini kan ada banyak. Ada yang harga pasarnya di pengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak terpaksa menjual dengan murah sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan," bebernya.
Ditanya soal kenaikan 6 persen, Ami mengungkapkan karena adanya kerjasama dengan BPN. Fokus Bapenda lebih banyak kerjasama-kerjasama, seperti kerjasama dengan BPN dan sudah tanda tangan PKS kemarin dengan BPN sudah harus bisa dilaksanakan tahun ini, tapi karena ada penyesuaian anggaran di tahun ini baru bisa di laksanakan mungkin di tahun depan.
" Tahun depan itu juga dapat masukan dari para anggota dewan disampaikan bahwa anggota kita etikanya kurang dan ini jadi koreksi bagi kami tentang peningkatan kapasitas aparatur. Dalam peningkatan PAD kita juga harus banyak sosialisasi jadi masyarakat dirasa belum maksimal karena kita sudah melakukan sosialisasi via sosmed mungkin tidak semua terjangkau jadi sebagian lagi kita akan turun ke kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat agar lebih cepat juga tersosialisasikan kepada masyarakat," pangkasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga mengatakan Bapenda Kota Pekanbaru memiliki target PAD Rp784 Miliar di tahun 2023. Harusnya Kota Pekanbaru yang sudah menjadi Kota besar diangka Rp1 Triliun tapi karena ada kendala peralatan tidak bisa dilaksanakan tahun ini dan dapat dilaksanakan untuk tahun depan karena perlu penganggaran pembelian peralatan.
"Kita harapkan mudah-mudahan kalau memang target di 2023 diangka yang disebutkan dan bisa bekerja keras mudah-mudahan APBD kita pun bisa meningkat di 2023, itu yang kita harapkan," tegasnya.
