BANJARMASIN (RJ) - Pemerintah pusat mendorong pembenahan menyeluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih sehat dan profesional. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI pada rangkaian kunjungan kerja reses di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Dalam paparannya, Bima menjelaskan bahwa arah pembenahan tata kelola pemerintahan saat ini merujuk pada konsep statecraft atau seni mengelola pemerintahan, yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.
"Yang berbeda kali ini bukan hanya mazhab atau ideologi, tapi tata kelola pemerintahan dan keuangan yang sangat teknis," ujarnya.
Menurut Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang tiga peran penting dalam pembenahan BUMD, yakni memastikan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi kebijakan pusat dan daerah.
Ia bahkan menyebut upaya ini sebagai bentuk overhaul atau perombakan menyeluruh terhadap tata kelola BUMD.
Salah satu poin penting yang akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD adalah pemisahan tegas peran pemerintah daerah sebagai regulator dan sebagai pemilik modal. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
Selain itu, Bima menyoroti perlunya indikator kinerja (Key Performance Indicator/KPI) yang jelas dan terpisah antara fungsi pelayanan publik dan fungsi komersial. Selama ini, banyak BUMD menghadapi dilema karena harus menjalankan dua peran tersebut secara bersamaan tanpa ukuran keberhasilan yang tegas.
"KPI pelayanan harus berbeda dengan KPI keuangan. Jadi ukurannya jelas dan terukur," tegasnya.
Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bersiap menghadapi pembahasan regulasi tersebut.
"Ini wake up call bagi kita semua. Kita akan sehatkan BUMD seperti Presiden hari ini berikhtiar menyehatkan BUMN," katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui kolaborasi pusat, daerah, dan legislatif, pemerintah berharap BUMD ke depan lebih transparan, profesional, serta mampu memperkuat pelayanan publik dan kinerja keuangan daerah. (*)
