RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Setelah melalui pembahasan yang panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru akhirnya menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2,699 Triliun, bertempat di Gedung Balai Payung Sekaki, Selasa (29/11/2022).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST didampingi tiga Wakil Ketua, yakni Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE, dan Ir Nofrizal MM dan dihadiri para Anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya.
Sebelum ketok palu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla menyampaikan, Pemko dan Tim Badan Anggaran DPRD Pekanbaru telah sepakat bahwa APBD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,45 persen atau Rp139 Miliar. Jika dibandingkan dengan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 hanya berjumlah Rp2,562 Triliun.
Usai paripurna, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengapresiasi DPRD Kota Pekanbaru yang telah bekerja keras mencurahkan energi, pikiran serta saran terhadap Ranperda APBD Kota Pekanbaru TA 2023.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru khususnya Tim Banggar yang telah bekerja keras sehingga APBD 2023 bisa disahkan," kata Muflihun.
Muflihun juga menyebutkan ada program-progam strategis yang menjadi skala prioritas Pemko Pekanbaru dalam anggaran murni tahun 2023.
"Alhamdulillah, APBD Pekanbaru sudah diketok palu (disahkan). Ada beberapa program prioritas yang harus kita laksanakan. Diantaranya seperti pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan dan infrastuktur. Termasuk juga janji saya terkait jalan berlubang akan kita akomodir," jelasnya.
Dengan begitu Muflihun berharap, seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru bisa bekerja maksimal dan melaksanakan pokok-pokok pikiran yang sudah dititipkan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru.
"Saya akan instruksi ke seluruh OPD agar lebih bijak. Terutama dalam pencairan anggaran. Lihat mana yang prioritas dan yang tidak. Termasuk juga mengenai tunda bayar, kita tak ingin lagi tahun depan ada lagi. Bahkan kita juga akan evaluasi berkala OPD. Mulai evaluasi keuangan, evaluasi fisik dan lainnya. Kita khawatir nanti tidak berjalan dengan baik. Selama ini kan tidak ada evaluasi, sehingga tak tahu berapa anggaran habis dan terpakai," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan ada beberapa catatan dalam pengesahan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023. Mulai dari pelaksanaan program prioritas hingga memastikan hutang tunda bayar harus selesai tahun depan.
"Untuk hutang tunda bayar tentu kita usahakan dibayarkan semuanya. Karena, kita sudah sepakat angka Rp 2,699 Triliun bisa terealisasi tahun 2023. Sehingga semuanya bisa terlaksana," tegasnya.
