RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru menyoroti berbagai persoalan yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, yakni infrastruktur, pendidikan, sampah dan bantuan modal usaha masyarakat menjadi skala prioritas.
Hal ini disampaikan juru bicara (Jubir) masing-masing daerah pemilihan (Dapil) saat DPRD Kota Pekanbaru menggelar Paripurna Laporan Reses, Masa Sidang ke III Tahun 2021/2022, Senin (3/10/2022).
Seperti disampaikan juru bicara Dapil II, Krismat Hutagalung, persoalan infrastruktur jalan mulai dari pengaspalan dan semenisasi, pembuatan jembatan, gorong-gorong. Masyarakat juga minta pemerintah membantu dan mempermudah administrasi kependudukan termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIM dan Jamkesda.
"Selain itu masyarakat juga mengharapkan adanya bantuan modal usaha masyarakat, juga pemerintah diminta memberikan bantuan pendidikan yang murah dan juga penanganan persoalan sampah di Pekanbaru yang belum maksimal. Hendaknya kedepan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa menjadi acuan Pemerintah kedepan dan dijadikan skala prioritas," harap Krismat dalam penyampaian laporannya.
Sementara itu usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama MT mengatakan pihaknya dari DPRD Kota Pekanbaru sudah menyampaikan aspirasi kepada Pemko Pekanbaru untuk ditindaklanjuti soal permintaan masyarakat tentang bantuan modal usaha.
"Saya harapkan dengan adanya stimulus atau aturan dari pemerintah pusat dapat menjemput bola terkait program strategis agar UMKM dapat tertolong dan dapat dirasakan masyarakat langsung," harap Ginda.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama MT didampingi Wakil Ketua lainnya yakni Ir Nofrizal MM dan Tengku Azwendi Fajri. Dari Pemko Pekanbaru dihadiri langsung oleh Sekda Kota Pekanbaru M Jamil, juga disaksikan oleh 26 anggota DPRD Kota Pekanbaru yang berkesempatan hadir dalam Paripurna Laporan Reses.
