RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Pekanbaru, membuat banyaknya bermunculan keluarga prasejahtera baru karena semakin tingginya kebutuhan hidup akhir-akhir ini, sehingga banyak bermunculan persoalan salah satunya berkaitan dengan jaminan kesehatan.
Hal ini terungkap saat Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM melakukan konsolidasi ke tengah masyarakat di beberapa titik di Kota Pekanbaru.
"Banyak masyarakat mengeluhkan dulu bisa bayar BPJS sekarang tidak lagi. Semakin tinggi kebutuhan hidup pasca Covid-19 ini menyebabkan banyak timbul keluarga prasejahtera baru. Apalagi kalau misalnya seseorang itu menjadi penopang tulang punggung keluarga," kata Nofrizal, Rabu (19/10/2022).
Nofrizal juga mengungkapkan rata-rata masyarakat meminta supaya mereka (masyarakat_red) di alihkan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.
"Saya melihat lagi-lagi pemerintah daerah juga kesulitan keuangan. Tentu kita dari dewan mendesak untuk memberikan slot untuk KIS daerah tersebut. Apalagi di APBD Perubahan tahun 2022 yang sudah disahkan sudah di tambahkan Rp8 Miliar tapi kan belum digunakan," jelas Nofrizal.
Nofrizal juga mengungkapkan harapan masyarakat pada jaminan itu. Sebelumnya pihaknya juga mempertanyakan kepada BPJS bagaimana warga yang sudah terdaftar sebagai BPJS mandiri untuk dapat berpindah ke KIS. Didapat jawaban dari BPJS, masyarakat dapat mengajukan permohonan pengajuan untuk pindah dari BPJS mandiri ke KIS baik itu KIS Pusat maupun daerah.
"Kalau dia sudah terdaftar KIS, hutang yang menjadi tanggungan masyarakat itu yang ditagihkan cuma 2 tahun terakhir. Kalau dia terdaftar sebagai KIS Pusat atau KIS Daerah, hutang itu di bekukan sementara. Kalau belum terdaftar sebagai KIS Pusat atau KIS Daerah maka dia melakukan cicil selama tunggakan 2 tahun tersebut," jelas Nofrizal.
Nofrizal juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah harus menambah slot jaminan kesejahteraan masyarakat tersebut.
