RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru -- Komisi III DPRD Riau beberapa hari lalu melakukan Kunjungan Insidentil ke PT Tor Ganda Perkebunan Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terkait Pajak Air Permukaan (PAP), Perizinan dan Kendaraan plat non-BM, pihaknya melihat bahwa PT Tor Ganda hampir tidak ada kontribusi untuk pembangunan di Riau.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk segera bersikap tegas kepada perusahan-perusahaan yang ada di Riau.
Hal mendasar disampaikan Husaimi yaitu terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ternyata NPWP dari PT Torganda tidak di Riau tapi ada di pusat. Padahal puluhan tahun beroperasi di Riau.
"Kita sudah tegaskan ke mereka untuk membuat NPWP cabang, agar Riau bisa mendapatkan penghasilan dari sana," ungkap Husaimi, Ahad (18/4/2021).
Selain itu, armada pengangkut hasil sawit PT Torganda didominasi non-BM. Hal ini juga membuat Riau tidak mendapatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan ini. Ditambah lagi kendaraan disana tidak sedikit yang Over Dimension Over Loading (ODOL), ini tentunya mengakibatkan kerusakan jalan, sementara pajak kendaraan tersebut tidak ke Riau.
Politisi PPP ini memperkirakan ada kebutuhan sekitar 50 kendaraan sebagai armada pengangkut hasil produksi PT Torganda, besaran pajak dari kendaraan pengangkut ini cukup menjanjikan, sebab satu mobil truk umumnya memiliki beban pajak sekitar Rp 5-7 juta.
"Mereka beralasan armada pengangkut berasal dari pihak ketiga, tapi bagi saya itu bukan alasan. Kan bisa saja mereka mensyaratkan kendaraan mesti BM saat tender, jadi tidak ada alasan pihak ketiga," tegasnya.
Komisi III juga menduga besaran Pajak Air Permukaan (PAP) yang dibesarkan perusahaan dalam mengoperasikan empat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nya tidak sesuai. Pasalnya, dia memperkirakan perusahaan hanya membayar Rp 16 juta satu bulan untuk PAP ini.
"Daya tampung pabriknya itu 60 ton per-jam, tapi hanya 4 juta satu bulan. Pabrik di sana ada 4. Ini yang kita mau standarkan," tuturnya.
Husaimi juga mempertanyakan asal bahan bakar yang dipakai oleh perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya, sebab dia tidak ingin perusahaan memakai supplier dari luar Riau.
"Jangan-jangan dari luar Riau lagi, jadi Riau ini dapat apa?" pungkasnya.
Rombongan Komisi III DPRD Riau dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari serta anggota Komisi III DPRD Riau lainnya, yaitu Sofyan Siroj Abdul Wahab, Syamsurizal, Syahroni Tua, Sugeng Pranoto, dan Misliadi.***
