RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Pemerintah rencananya akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok atau sembako, pendidikan hingga kesehatan. Informasi tersebut berdasarkan draf perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Aturan tentang PPN sebelumnya telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 terkait PPN.
Rencana pemerintah tersebut menimbulkan penolakan diberbagai pihak, termasuk Komisi III DPRD Riau yang membidangi perpajakan.
"Setiap ada kenaikan pajak pada suatu komoditas maka akan ada kenaikan pada harga barang tersebut, yang terbebani ujung-ujungnya konsumen. Kenaikan pajak pada sektor bahan makanan atau sembako, pendidikan dan kesehatan terlihat yang paling mudah diukur karena rutin dan jumlahnya besar. Hal ini, agar dipertimbangkan kembali, mungkin dilihat tingkatan pengenaannya agar kondisi pandemi covid-19 yang belum tahu kapan akan selesai ini, tidak menambah beban masyarakat," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari SKom MM, Senin (14/6).
Dia menyebutkan, pajak dipungut oleh negara, manfaat dominannya untuk pembangunan dan disalurkan juga kepada daerah. Masih Ada alternatif untuk permasalahan ini.
"Meningkatkan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) utk mempercepat peningkatan pembangunan dimana pengembalian dana dimulai pada saat project pembangunan sudah berfungsi dan termanfaatkan untuk masyarakat," ujarnya.
Selain itu, setiap daerah dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang mereka miliki. Sebagai contoh di provinsi Riau, aset-aset lahan diinventarisir kembali karena banyak pemanfaatan digunakan secara ilegal.
"Salah satunya, lahan hampir 60 Ha yang ada di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), sekarang dimanfaatkan sebagai lahan sawit masyarakat, rumah-rumah masyarakat. Yang sangat disayangkan PLN mengaliri listrik ke rumah di lahan ilegal tersebut. Secara tidak langsung mengakui pemanfaatan lahan tersebut, dan ada juga pemanfaatan lahan yang sudah dibangun pasar oleh Pem Kabupaten Inhu di lahan Pemerintah Provinsi Riau. Karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasar yang sudah terbangun ini terbengkalai dan tidak difungsikan lagi sebagai pasar, sehingga disalahgunakan muda-mudi yang berkumpul siang dan malam di wilayah tersebut," paparnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini juga menawarkan alternatif lain diantaranya, bisa dilakukan tukar guling lahan antar kabupaten dan pemerintah provinsi karena provinsi tidak memiliki dinas pasar sehingga aset ini tidak mubazir dan termanfaatkan dengan baik.
"Pemanfaatan objek pasar tentu akan menghasilkan retribusi dan tenaga kerja yang kedepannya juga termanfaatkan untuk peningkatan PAD dan pengurangan pengangguran. Termasuk pemanfaatan venue-venue olahraga atau gedung-gedung lainnya yang bisa dilelangkan kerjasamanya dengan pihak swasta. Yang kemarin sempat terhenti penijauan lapangan oleh investor peminat di saat marak peningkatan covid-19, dapat dilakukan kembali pelelangan lanjutan. Ini juga bisa menambah retribusi bagi daerah dan akan ada juga PPh karena akan ada penyerapan tenaga kerja untuk pengelolaannya," jelasnya.
Lebih jauh Karmila Sari mengatakan, dalam waktu dekat DPRD Riau membahas Peraturan Daerah (Perda) perubahan pajak.
"Perda yang akan ada penghapusan denda dan meringankan pajak sehingga masyarakat yg sudah lama tidak membayar pajak dan belum balik nama kendaraannya akan berbondong-bondong membayar pajak dan juga akan ada perda perubahan retribusi yang mengupdate nominal nilai harga pada jenis retribusi yang dikenakan disesuaikan dengan kondisi pasar dan bisa bersaing dengan swasta dan memperluas objek retribusi," tuturnya.
Di sisi lain, Legislator Asal Rohil ini mengungkapkan, Apresiasi DPRD untuk Gubernur Riau karena Riau mendapatkan hibah dari Amerika Serikat.
"Riau termasuk 3 daerah yang mendapatkan hibah dari Amerika Serikat yakni dari Milenium Challenge Corporation (MCC), yaitu pelaksanaan grand design 2022 dan realisasi diakhir 2022 dengan penerapan pelaksanaan hibah bantuan diperkirakan Rp1,7 Trilyun dalam waktu beberapa tahun untuk sektor-sektor yang meningkatkan ekonomi seperti jalan lintas, irigasi dan UMKM," pungkasnya.
