RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru - Warga dari tokoh masyarakat Riau Azlaini Agus, perangkat RT RW, serta ibu-ibu Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya Pekanbaru, mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (13/12/2022).
Kedatangan puluhan warga tersebut bertujuan ingin menyampaikan aspirasi, menolak keberadaan KTV PUB Joker Poker. Masyarakat menuntut tempat tersebut ditutup permanen.
Warga disambut Komisi I DPRD di ruang Paripurna. Pertemuan digelar sejak Selasa siang, namun karena pihak Pemerintah Kota (Pemko), seperti DPMPTSP tak hadir, maka pertemuan diskor.
Pertemuan kembali digelar pukul 14.30 WIB, dengan hadirnya Satpol PP dan DPMPTSP. Keterlambatan ini karena DPMPTSP juga sedang rapat dengan Asisten I Setdako, membahas hal yang sama.
Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra, didampingi Anggota Komisi I lainnya. Sementara dari Pemko hadir Kepala DPMPTSP Akmal, Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang dan staf lainnya.
"Apakah DPMPTSP sudah pernah cek ke lokasi, seperti apa usahanya. Jangan hanya rapat di kantor saja. Kan harus tahu, mau dibuat apa dari awal. Kita tak alergi dengan investor, dan kita tak mau saling menyalahkan di sini," sebut Anggota Komisi I Sigit Yuwono di pertemuan.
Soal izin, Komisi I DPRD meminta jangan menyalahkan. DPMPTSP harus jelaskan izin apa yang mereka kantongi. Sebab, tak mungkin Joker Poker nekad membuka usahanya, kalau tak mengantongi izin.
"Kita minta pertegas soal izin. Ini masyarakat sudah nolak. Jangan banyak berkilah," tambahnya.
Salah seorang perwakilan warga bernama Darisman, mengungkapkan akan melakukan aksi kembali jika tidak ada kejelasan dari pemerintah.
"Kami masyarakat sampai malam tadi (Senin malam) mengawalnya. Sekarang kami menyampaikan aspirasi ke Pemko dan DPRD. Sekarang banyak diwakili ibu-ibu. Tak ada tawar tawar. Bila tidak ada keputusan jelas dari pemerintah, tentunya akan terjadi gelombang lagi," kata perwakilan warga RW 2, Tobek Godang, Darisman, di sela-sela pertemuan.
Disampaikannya lagi, masyarakat tak ingin kota ini bertambah tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi dengan kehadiran Joker Poker, sudah dipastikan berpengaruh kepada generasi muda.
Disinggung apakah manajemen Joker Poker pernah meminta izin dari RT RW, ditegaskan Darisman, bahwa tidak ada RT dan RW memberikan rekomendasi izin untuk tempat Joker Poker.
"Kami tegaskan, ini ada perwakilan RT dan RW, semuanya menyatakan tak ada memberikan rekomendasi izin untuk tempat itu. Makanya Joker Poker belum memenuhi kriteria untuk beroperasi (sesuai pasal 8 ayat I Perda No 3 Tahun 2022, harus mendapat rekomendasi dari RT, RW, Lurah Camat)," terangnya.
Ditegaskan lagi, jika tak ada ketegasan dalam pertemuan ini, maka akan terjadi gelombang yang makin banyak.
"Kita menolak, karena melihat akta notarisnya ada PUB dan diskotik serta menyediakan minuman beralkohol. Tentu ini melanggar PERDA NO 3 TAHUN 2022, tentang Hiburan Umum. Karena dekat dengan lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah ibadah dan pemukiman penduduk. Jaraknya sekitar 200 meter," tegasnya.
Darisman menyampaikan, jika Joker Poker ini tetap buka, dikhawatirkan generasi muda jadi pemabuk dan prostitusi.
"Ini demi jaga generasi kita. Jika tak ada keputusan dari DPRD dan Pemko, kami tetap menolak, kami harapkan kota ini kondusif. Makanya kami harapkan Pj Wako," harapnya.
