PEKANBARU (RJ) - Progres pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Rengat terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pengadaan tanah di wilayah Pekanbaru kini telah mencapai 90 persen, sementara sisanya tinggal menuntaskan persoalan administrasi.
Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan menggelar rapat evaluasi untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Rengat, khususnya pada Seksi Lingkar Pekanbaru. Rapat ini membahas berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang masih ditemui di lapangan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Pekanbaru Aribudi Sunarko, menyebutkan bahwa progres pengadaan tanah di Pekanbaru sudah mencapai sekitar 90 persen.
"Sisanya sekitar 10 persen masih dalam proses penyelesaian," ujarnya usai rapat di Hotel Premiere, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, kendala yang tersisa umumnya bersifat administratif, seperti penyesuaian peta bidang, kelengkapan dokumen kependudukan, hingga surat keterangan kepemilikan lahan.
Meski demikian, persoalan tersebut dinilai tidak krusial dan dapat segera diselesaikan. Kelengkapan administrasi menjadi kunci penting karena berkaitan dengan pencairan dana ganti rugi melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
"Perbaikan administrasi ini penting agar proses pencairan dana berjalan lancar dan sesuai ketentuan," jelasnya.
Selain itu, rapat juga membahas aset milik Pemko Pekanbaru yang terdampak proyek, seperti lahan pembibitan (nursery) milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Sesuai aturan, penggantian aset pemerintah tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan melalui mekanisme tukar guling atau penyediaan lahan pengganti.
Saat ini, sebagian lahan pengganti sudah tersedia. Namun, masih ada sisa anggaran sekitar Rp3,5 miliar yang akan digunakan untuk pembelian lahan tambahan.
"Kami targetkan dalam dua pekan ke depan lokasi lahan pengganti sudah ditetapkan," kata Aribudi.
Secara keseluruhan, proses pengadaan tanah dinilai berjalan baik tanpa kendala berarti. Penyelesaian tahap akhir kini bergantung pada koordinasi antara pihak terkait untuk melengkapi dokumen administrasi yang masih kurang. (*)
