RIAUJURNAL.COM, Kuansing - Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Rowandri angkat bicara soal kabar adanya pegawai 'honorer siluman' Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing) yang diusulkan kenaikan Gaji sebesar Rp 2,4 juta perbulannya.
Pemuda yang Akrab di sapa Rowan meminta pemerintah untuk mendata ulang seluruh pegawai honorer Pemkab Kuansing.
"Mohon kepada instansi terkait untuk crosscheck ulang keberadaan seluruh tenaga honorer di Kuansing, kalau bisa masalah ini harus Hearing di DPRD, Dewan jangan loyo, harus dengar keluhan masyarakat, " tegas Rowan.
Terkait usulan kenaikan gaji honorer ajudan terhadap beban kerja yang diminta oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, juga mendapat kritikan dari ketua forum wartawan Kuansing ini.
"Indikator apa yang dipakai oleh seorang Sekda terhadap usulan kenaikan gaji honorer seorang ajudan??," tanya Rowan.
Jika indikator beban kerja yang dipakai Sekda, bagaimana dengan teman-teman honorer yang bekerja di Satpol PP, Damkar, dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)?? Mereka bertaruh nyawa dalam melaksanakan tugas, kenapa mereka tidak mendapat usulan kenaikan gaji? Tanya Ketua PPWI Kuansing ini.
Kita berharap agar pemerintah benar-benar fokus dan serius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
"Jangan pilih kasih dalam membuat keputusan, mentang-mentang dekat dengan pejabat bisa seenaknya menikmati APBD, itu duit rakyat, bukan duit kantong pejabat," pungkas Rowandri.
