PEKANBARU (RJ) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menyusul perpanjangan kebijakan work from home (WFH) dari pemerintah pusat. Meski sistem kerja fleksibel masih diberlakukan, Pemprov Riau memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga melalui evaluasi kinerja dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, Pemprov Riau tetap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kelanjutan penerapan sistem kerja fleksibel tersebut.
“Kita tetap mengikuti kebijakan pusat. Kemarin kita sudah melaporkan pelaksanaan WFH kita pada bulan pertama dan kedua. Sekarang karena diperpanjang dua bulan lagi oleh pusat, tentunya kita ikuti arahan tersebut. Pemerintah Provinsi Riau menyesuaikan saja,” ujar Syahrial di halaman DPRD Riau, Pekanbaru, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, selama pelaksanaan WFH, Pemprov Riau secara rutin melakukan evaluasi terhadap capaian kerja ASN. Hasil evaluasi menunjukkan produktivitas pegawai masih berjalan baik dan target kinerja tetap dapat dicapai.
Menurutnya, sistem kerja jarak jauh dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas secara daring.
“Alhamdulillah, berdasarkan evaluasi kita, indikator-indikator kinerja pegawai masih tercapai dengan baik. WFH juga bisa kita kendalikan karena kita membuat kegiatan daring berupa seminar dan FGD yang ditaja BPSDM. Jadi semua pegawai wajib mengikuti,” jelas Sekda.
Selain menjaga produktivitas, Pemprov Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur.
Salah satu program yang tengah disiapkan yakni English Day bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Riau. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi di era modern.
“Ke depan kita berencana bersama BPSDM mengadakan program English Day. Mumpung sedang WFH, waktu ini bisa dimanfaatkan untuk belajar dan meningkatkan kualitas pegawai,” ungkap Syahrial.
Saat ini, pemerintah daerah tengah mematangkan konsep pelaksanaan program tersebut, mulai dari metode pembelajaran, materi yang diberikan, hingga penyiapan tenaga pengajar.
“Nanti mekanismenya akan kita komunikasikan lagi. Kita siapkan pelatih dan pengajarnya. Mudah-mudahan program ini bisa dimulai pekan ini atau pekan depan,” ujar Sekda. (*)
