PEKANBARU- Pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai hal yang sangat sulit untuk diterima, terlebih ditengah kondisi ekonomi masyarakat dan para buruh yang serba sulit.
Hal ini diakui oleh perwakilan Aliansi Buruh Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru saat menjumpai Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM pada Kamis (25/11/2021) siang. Yang mana para buruh mengalami pemotongan gaji sebesar 50 persen.
Para buruh berharap pihak legislatif bisa membantu mencarikan solusi, bahkan setidak menjembati antara buruh dan DLHK untuk melakukan audiensi.
Menurut perwakilan Aliansi Buruh Kebersihan DLHK Hendrik, kebijakan pemotongan gaji pokok yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru terhadap Buruh Harian Lepas (THL) Dinas DLHK sebanyak 50 persen dengan alasan yang kurang jelas dan tanpa dasar yang kuat.
" Kami hanya menuntut upah yang layak, gaji kami dipotong sampai 50 persen sementara kerja tetap full 8 jam. Kami minta persoalan ini dicarikan solusi seperti apa, karena untuk mencari kerja sampingan yang lain juga tidak bisa, siapa yang mau terima kami kerja cuma setegah hari," Ujar Hendrik.
Besar harapan buruh agar Pemerintah Kota Pekanbaru bersama pihak Legislatif untuk duduk bersama dengan para THL guna mencarikan solusi dan mengembalikan gaji para THL kembali pada gaji pokok awal.
" Yang kami tau pemotongan gaji kami ini akibat anggaran yang terkuras untuk penanganan Covid-19, tapi apa karena itu kami yang menjadi korban. Kepada walikota Pekanbaru, kepala dinas DLHK dan dewan tolong pikirkan dengan hati nurani terkait nasib kami untuk menghidupi keluarga kami," Tambah Zai buruh lainnya.
Usai pertemuan Nofriza menyampaikan, persoalan pemotongan gaji para THL kebersihan tersebut juga dialami para THL lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk para THL yang ada di DPRD Kota Pekanbaru.
"Kondisi ini memang terjadi seluruh THL di Pekanbaru, kebijakan yang diambil Pemko ini memang kebijakan yang berat, cuman mungkin yang bisa diambil jalan tengahnya yakni bagaimana pihak DLHK menyesuaikan jam kerja buruh dengan gaji yang mereka terima saat ini, kalau kerja tetap full sementara gaji dipotong tentu ini berat bagi THL," Ujar Nofrizal.
Sekedar informasi, para Aliansi buruh kebersihan DLHK Pekanbaru ini berencana kembali melakukan audiensi kepada pihak legislatif pada pekan depan.
