RIAUJURNAL.COM, Pekanbaru -- Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau Karmila Sari, mengatakan jika opsi yang akan diambil adalah hak interpelasi, adalah langkah yang tidak cocok dengan kondisi saat ini.
"Kalau interpelasi rasanya kurang cocok. Karena pemanfaatan anggaran kita ini kan banyak yang memantau. Mulai dari Inspektorat, BPK, BPKP, KPK, sampai hari ini Alhamdulillah tidak ada berita penyalahgunaan. Pemanfaatannya sesuai dengan administrasi dan program," kata Karmila Sari, Jumat (7/5/21).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini mengungkapkan, bahwa memungkinkan dengan opsi pembentukan Pansus, daripada menggunakan hak interpelasi.
"Kalau Pansus, kerjanya jadi lebih intensif. DPRD ingin ikut membantu melandaikan penyebaran Covid-19. Kalau Pansus silahkan saja karena fungsi DPRD kan pengawasan, jadi untuk mengawasi baik pemanfaatan anggaran, pelaksanaan langkah- langkah Satgas. DPRD juga bisa ikut memantau untuk melandaikan Covid-19," kata Karmila Sari.
Karmila juga mengatakan, bahwa dengan anggaran Covid-19 lebih dari Rp400-an miliar adalah untuk beberapa pos anggaran. Seperti kesiapan alat-alat kesehatan, kesiapan rumah sakit, juga dipergunakan untuk BLT, UMKM, dan lainnya.
"Sering pimpinan DPRD Riau menghadiri rapat gugus tugas, sehingga mengetahui setiap saat perkembangan dalam penanganan Covid-19. Di DPRD Riau, sudah ada koordinator pimpinan untuk pembagian tugas ini," kata Karmila lagi.
Saat ini, kata Karmila ada lebih 2600 personel gabungan tersebar di 9 titik perbatasan untuk mengawal pemudik dari luar yang masuk ke Riau. Pemprov juga mensuport pendanaan supaya logistik lancar. Sehingga penjagaan dari pihak Dishub, Dinkes, Satpol PP, TNI dan Polri bisa berjalan lancar selama 24 jam sampai dengan 17 Mei.
"Jadi, terhadap dua opsi itu, Fraksi Golkar lebih memungkinkan, pansus. Karena pemerintah sudah bekerja. Musibah ini merupakan musibah internasional, semua negara merasakan dampaknya. Negara jiran kita juga mengalami peningkatan bahkan kesulitan oksigen," katanya.
Ia mengatakan, di Riau, saat ini rumah sakit siap dengan peralatan dan perlengkapannya, tidak kekurangan oksigen, tempat tidur, dan lainnya. Pemprov juga sudah melakukan secara efektif 3 T alias Tracing, Testing dan Treatment sehingga lebih transparan dalam penunjukan jumlah yang terkena Covid-19, dan penyebaran zonanya agar menjadi acuan dalam kemudahan penanganan covid.
"Adanya ketidakdisiplinan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) membuat peningkatan yang terkena covid. Dana yang dianggarkan untuk penanganan covid membuat Pemprov Riau dan Satgas efektif melakukan 3T, sehingga terlihat jumlah penyebaran dan zona-zona wilayah yang terdampak. Sehingga dapat dilakukan penanganan yang bersifat solutif," ujarnya.
Selama ini, kata politisi asal Rohil ini, positif Covid-19 dibebaskan biaya pengobatan sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Bahkan gugus tugas juga sudah menekankan PPKM berlaku di daerah zona merah dan orange di kabupaten/kota serta kesiapan kabupaten/kota dalam penyediaan tempat isolasi.
"Tidak ada satupun yang nyaman dengan kondisi Covid-19 ini, selain penyakit corona ini bermutasi, sementara vaksin yang sudah lulus uji hanya untuk 1 jenis corona. Karena itu selalu diingatkan, selesai vaksin tetap disiplin prokes. Sementara pemerintah mengurangi kerumunan yaitu dengan melakukan pembatasan yang berdampak dari pertumbuhan ekonomi. Namun dalam triwulan I tahun 2021 ini, BPS mencatat adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 0,41% dari tahun sebelumnya dan adanya pengurangan pengangguran. Sektor unggulan yang tidak terlalu mendapat dampak dari Covid-19 yaitu migas, perkebunan sawit, sektor kehutanan, perikanan dan industri pengolahan CPO," paparnya.
Lebih jauh, Karmila meminta agar semua pihak untuk bekerjasama dengan disiplin 4M dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Kerjasama inilah yang dibutuhkan untuk saling mengingatkan. Disiplin 4M dan menjaga kesejukan suasana agar imunitas tubuh terjaga.
"Di saat inilah kita diuji dalam menjaga kekompakan dan kerjasama dalam melandaikan penyebaran covid serta saling tolong-menolong mereka yang ekonominya terdampak berat atas musibah ini, selama ini pencegahan sudah sering dilakukan, pelaksana di lapangan ini bukan provinsi (Gubernur) tapi Walikota/Bupati, Gubernur hanya memberi arahan," pungkasnya.
Hal senada dengan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau, Parisman Ikhwan. Ia mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada penyelewengan dana Covid-19 di Riau, dan masalah-masalah lainnya.
"Tak ada penyelewengan dana, dan juga tidak ada kita lihat masalah seperti kekurangan oksigen dan semacamnya. Jadi tidak cocok untuk dilakukan interpelasi," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Komisi V DPRD Provinsi Riau mengundang Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Riau pada Rabu, 5 Mei 2021. Rapat kerja bertujuan merumuskan secara bersama antara legislatif dan eksekutif, upaya cepat dan kongkret penanganan Covid-19. Namun, Satuan Tugas Covid-19 tidak hadir tanpa pemberitahuan.
Merespon atas ketidakhadiran tersebut, Komisi V dengan diketahui wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mewacanakan dua opsi yakni pembentukan Pansus atau menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Riau (Gubri).
